BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berhasil menjaga inflasi daerah tetap terkendali dan berada di zona hijau nasional. Capaian ini menjadi modal penting untuk memastikan stabilitas harga serta daya beli masyarakat menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan Pusat dari Kantor Gubernur Kalbar, Senin (29/12/2025).
Berdasarkan data nasional terbaru, inflasi Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,04 persen dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 2,01 persen. Angka ini menempatkan Kalbar sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia, jauh lebih stabil dibandingkan sejumlah daerah lain.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berada di zona hijau. Ini menunjukkan pengendalian harga berjalan baik. Kami optimistis daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau,” ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan hingga ke tingkat rumah tangga.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bekerja secara parsial dalam pengendalian inflasi. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga kelancaran distribusi dan keamanan rantai pasok pangan.
“Langkah yang dilakukan daerah tahun ini harus menjadi dasar kuat menyongsong 2026. Kolaborasi antara kepala daerah dan seluruh jajaran harus terus diperkuat,” ujarnya.
Baca Juga : Gubernur Kalbar Resmikan Indigo Brew & Bake, Perkuat Wisata Kuliner Pontianak
Sementara itu, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Pemerintah pusat juga terus memperkuat intervensi melalui penyaluran bantuan beras 10 kilogram per bulan, Gerakan Pangan Murah (GPM), distribusi beras SPHP, serta pengawasan harga beras premium dan Minyak Kita.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Ria Norsan menjelaskan Pemprov Kalbar telah mengambil berbagai langkah konkret di lapangan. Salah satunya dengan menggencarkan GPM di seluruh kabupaten dan kota serta melakukan pemantauan langsung ke pasar rakyat.
“Data menunjukkan harga beras di Kalbar mengalami penurunan. Kami rutin turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada spekulasi harga dan stok pangan tetap aman,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada tantangan cuaca dengan curah hujan tinggi yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian, Pemprov Kalbar berkomitmen memperkuat kerja sama dengan TNI, Polri, Bulog, dan instansi terkait. Langkah ini dilakukan agar harga pangan di tingkat konsumen tetap terkendali dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), demi menjaga kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.*
Sumber :
MC Kalbar/InfoPublik.id
