BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai mengambil langkah strategis berbasis data dengan menghitung kerugian dan kerusakan finansial akibat banjir melalui kajian aktuaria. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh gambaran akurat dampak banjir yang kerap melanda kota tersebut.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, kondisi geografis Pontianak yang berada di dataran rendah dan dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas serta air laut membuat wilayah ini sangat rentan banjir.
Pada Januari 2026 saja, Pontianak mengalami dua kali pasang tertinggi, dengan ketinggian air mencapai dua meter di atas rata-rata, berdasarkan data BMKG.
“Air tidak hanya menggenangi jalan, tetapi juga masuk ke rumah warga. Ini menimbulkan kerusakan material, mengganggu aktivitas, bahkan memaksa sebagian masyarakat mengungsi,” kata Edi saat membuka Kick Off Kajian Perhitungan Aktuaria Kerugian dan Kerusakan Akibat Banjir di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (15/1/2026).
Kajian ini didanai melalui program FINCAPES dari Universitas Waterloo, Kanada, dan dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Menurut Edi, banjir dan pasang rob yang terjadi hampir setiap tahun berdampak signifikan terhadap infrastruktur jalan, bangunan publik, serta rumah warga, khususnya di kawasan bantaran Sungai Kapuas.
Melalui kajian aktuaria, pemerintah kota berharap dapat memetakan besaran kerugian secara komprehensif sekaligus menjadikannya dasar perumusan kebijakan mitigasi banjir yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Tantangan Topografi dan Perubahan Iklim
Edi mengungkapkan, Pemkot Pontianak selama ini telah melakukan berbagai langkah mitigasi jangka pendek, mulai dari peninggian jalan, normalisasi dan pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air, hingga penerapan sistem pompanisasi. Namun, kondisi topografi yang datar membuat aliran air sangat bergantung pada tinggi muka Sungai Kapuas.
Selain itu, perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kerusakan daerah hulu, sedimentasi sungai, serta pesatnya pembangunan di wilayah sekitar seperti Kubu Raya dan Mempawah turut memengaruhi pola aliran air ke Pontianak.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh kota sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah,” tegasnya.
Baca Juga : 1.504 Calon Jemaah Haji Pontianak Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Hasil Kajian Jadi Rujukan Kebijakan
Hasil kajian aktuaria ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi pemerintah kota, provinsi, hingga kementerian terkait, khususnya dalam perencanaan jangka panjang penanganan banjir, termasuk pembangunan infrastruktur berskala besar.
Di sisi lain, Edi juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga fungsi saluran air.
Sementara itu, perwakilan Universitas Waterloo Prof. Stefan Steiner menjelaskan bahwa studi ini mengombinasikan pendekatan aktuaria dengan pengumpulan data primer dan sekunder.
Metode yang digunakan mencakup survei lapangan, diskusi kelompok terarah, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan lokal.
“Pendekatan aktuaria memungkinkan perhitungan risiko dan kerugian banjir secara lebih terukur, baik dari sisi fisik maupun dampak sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, riset lanjutan ini akan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan dan bertujuan menjembatani sains dengan kebijakan publik.
Menurutnya, Pontianak dapat menjadi contoh bagi kota-kota dataran rendah lain yang menghadapi ancaman banjir akibat perubahan iklim. *
Prokopim
