BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Aula Bank Kalbar, Kamis (22/1/2026).

Mewakili Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah Harisson menyampaikan bahwa kehadiran Komisi II DPR RI menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan terhadap BUMD, sehingga pengelolaannya tetap akuntabel dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi nasional.

Harisson menjelaskan, transformasi BUMD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membuat perusahaan daerah di Kalbar lebih adaptif, baik dalam menjalankan fungsi bisnis maupun pelayanan publik. Hasilnya, sejumlah BUMD menunjukkan kinerja yang semakin positif, terutama Bank Kalbar yang menjadi tulang punggung kontribusi terhadap PAD.

Bank Kalbar tercatat memiliki total aset mencapai Rp27,84 triliun. Pada Tahun Buku 2024, bank daerah tersebut menyetorkan dividen sebesar Rp127,69 miliar ke kas daerah. Sementara berdasarkan laporan unaudited 2025, laba perusahaan melonjak signifikan hingga Rp522,99 miliar.

Selain Bank Kalbar, PT Jamkrida Kalbar (Perseroda) juga mencatatkan kinerja positif dengan laba unaudited 2025 sebesar Rp5,46 miliar. Laba tersebut dialokasikan sebagai laba ditahan guna memperkuat kapasitas penjaminan kredit bagi sektor usaha daerah.

Sementara itu, Perumda Aneka Usaha menunjukkan tren pertumbuhan dengan peningkatan laba dari Rp41,57 juta pada 2024 menjadi Rp151,3 juta di tahun 2025, meski masih dalam proses pengurusan sejumlah perizinan usaha.

Prinsip Good Corporate Governance Jadi Kunci

Dalam pengelolaannya, Pemprov Kalbar menegaskan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga konsisten menerapkan prinsip Good Corporate Governance.

Penguatan tata kelola dilakukan melalui pembentukan Satuan Pengawas Intern serta penerapan kontrak kinerja yang ketat bagi direksi dan dewan pengawas.

“Penguatan BUMD adalah proses berkelanjutan. Kami sangat mengharapkan dukungan dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI agar BUMD di Kalbar semakin sehat dan profesional,” ujar Harisson.

Baca Juga : Kinerja BUMD Kalbar Jadi Fokus Kunjungan Komisi II DPR RI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan penyertaan modal daerah. Ia mendorong BUMD yang telah sehat secara finansial untuk membuka peluang kerja sama dengan investor eksternal guna meningkatkan nilai tambah dan dividen bagi daerah.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus menegaskan peran strategis BUMD dalam mendukung target nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengendalian inflasi.

“BUMD harus sehat secara keuangan dan produktif dalam menghasilkan PAD. Kami mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar yang terus menata BUMD secara profesional,” ungkapnya.

Sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah serta memastikan manfaat BUMD benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalbar. *

Sumber :

MC Kalbar