BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kota Pontianak mencatatkan inflasi year on year (yoy) terendah se-Kalimantan Barat pada Januari 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Pontianak berada di angka 2,74 persen, dengan inflasi bulanan (month to month) dan year to date masing-masing sebesar 0,07 persen.
Capaian tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat, yang digelar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Kegiatan ini dipimpin langsung Gubernur Kalbar Ria Norsan di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Kamis (5/2/2026), dan diikuti TPID kabupaten/kota se-Kalbar.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor agar stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga, khususnya di wilayah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau,” ujarnya.
Baca Juga : Produk Khas Pontianak Siap Bersaing di Pasar Asia Tenggara Lewat INACRAFT 2026
Meski inflasi Kota Pontianak masih berada dalam rentang target nasional, Bahasan menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan menjelang HBKN yang berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Untuk itu, Pemerintah Kota Pontianak melalui TPID terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah konkret dilakukan melalui pemantauan harga dan stok di pasar rakyat, pelaksanaan operasi pasar, serta penyampaian informasi harga secara berkala kepada masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam arahannya menyampaikan bahwa inflasi Kalbar tahun 2025 tercatat sebesar 1,85 persen dan memasuki 2026 mulai menunjukkan tren kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi naiknya harga sejumlah komoditas pangan strategis serta faktor musiman menjelang hari besar keagamaan.
“Kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, dan faktor musiman perlu diantisipasi bersama. Karena itu, koordinasi lintas daerah harus diperkuat agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” jelasnya.
Baca Juga : Wali Kota Tegaskan SDM Jadi Kunci Kemajuan Daerah
Ria Norsan meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pendataan stok serta harga bahan pangan, sekaligus mengambil langkah preventif terhadap komoditas yang berpotensi mengalami gejolak harga. Ia juga menekankan pentingnya dukungan data akurat dari BPS dan kebijakan efektif dari Bank Indonesia dalam menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.
Terkait ketersediaan pangan, Gubernur Kalbar mendorong Perum Bulog Kalbar menyiapkan rencana penyerapan produksi padi, seiring potensi peningkatan produksi gabah kering panen di Kalbar yang diproyeksikan naik hingga 25 persen dibandingkan Januari 2025.
Selain itu, perhatian khusus diminta terhadap harga daging ayam dan beras di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, dan Melawi yang masih relatif tinggi, agar penguatan pasokan dan kelancaran distribusi dapat segera dilakukan.
Melalui HLM TPID Provinsi Kalbar ini, diharapkan koordinasi pengendalian inflasi antar daerah semakin solid sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, dapat terjaga sepanjang tahun 2026. *
