BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pengelolaan komunikasi publik agar informasi pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, saat membuka Sosialisasi Peraturan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan ini diikuti para pengelola komunikasi publik dan admin informasi dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital dan media sosial membuat arus informasi bergerak sangat cepat. Karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih responsif dalam menyampaikan berbagai kebijakan maupun program pembangunan kepada masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan komunikasi publik yang baik menjadi kunci untuk menjaga keterbukaan informasi sekaligus membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
“Arus informasi di media sosial menuntut pemerintah untuk semakin responsif. Informasi kebijakan dan program pembangunan harus disampaikan secara akurat, cepat, dan terbuka,” ujarnya.
Selain menyampaikan informasi pembangunan, pengelola komunikasi publik juga memiliki peran penting dalam memantau isu yang berkembang di ruang digital.
Melalui sosialisasi tersebut, peserta diingatkan untuk aktif melakukan pemantauan terhadap isu publik, memberikan klarifikasi secara cepat, serta menangkal penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Baca Juga : Buka Puasa di Sanggau, Wagub Krisantus Ajak Perkuat Sinergi dan Ketahanan Pangan
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalbar berharap seluruh pengelola informasi di instansi pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama terkait pengelolaan komunikasi publik.
Dengan komunikasi yang terkelola dengan baik, pemerintah dapat menyampaikan informasi pembangunan secara transparan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Pengelolaan komunikasi yang baik akan membantu pemerintah menyampaikan informasi pembangunan secara terbuka serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” tutup Harisson.*
