BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan bantaran sungai selama ini kerap menemui jalan buntu. Kendala utamanya klasik: aturan negara tidak memungkinkan penggunaan anggaran resmi untuk bangunan yang berdiri di atas lahan tanpa legalitas kepemilikan.
Namun, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, memilih untuk tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hunian layak merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif semata.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang kerjanya belum lama ini, Sujiwo mendorong lahirnya skema kolaborasi lintas sektor guna mengatasi persoalan tersebut, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini dianggap “abu-abu” secara regulasi.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pihak, seperti BAZNAS, Korpri, Bank Kalbar, Perumda Tirta Raya, hingga perwakilan DPRD Provinsi.
Dalam kesempatan itu, Sujiwo mengungkapkan bahwa program bantuan perumahan dari pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN, memiliki syarat ketat, salah satunya terkait kepemilikan sertifikat tanah.
“Di bantaran sungai, legalitas hak tanah memang tidak ada. Akibatnya, program pemerintah tidak bisa masuk. Pertanyaannya, apakah mereka harus kita biarkan begitu saja?” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mengajak lembaga non-pemerintah dan sektor swasta untuk bergotong royong membantu masyarakat. Pendanaan dapat bersumber dari zakat, corporate social responsibility (CSR), hingga sumbangan sukarela, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan tanpa melanggar aturan hukum.
Baca Juga : Musrenbang Kubu Raya 2027 Fokus Kemandirian Fiskal
Sujiwo menjelaskan, komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penyediaan hunian layak sebenarnya cukup tinggi. Hingga saat ini, pembangunan rumah layak huni di kawasan dengan legalitas jelas telah menunjukkan capaian signifikan.
Sebanyak 1.460 unit rumah telah dibangun sepanjang tahun ini, dan jumlah tersebut diproyeksikan menembus lebih dari 2.000 unit hingga akhir tahun.
Meski demikian, program reguler tersebut belum mampu menjangkau warga yang tinggal di bantaran sungai.
“Karena itu, kolaborasi ini menjadi sangat penting agar seluruh masyarakat bisa merasakan hunian yang layak,” tegasnya.
Langkah kolaboratif ini, lanjut Sujiwo, juga bertumpu pada tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program sosial yang dijalankan pemerintah daerah. Ia menilai, partisipasi publik selama ini cukup besar, terutama dalam berbagai kegiatan sosial.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan tersebut.
“Kami melihat kepercayaan publik sangat tinggi. Ini yang harus dijaga. Kami akan terus bekerja demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya optimistis.
Baca Juga : Genjot PAD, Sujiwo Satukan Perumda dan Bidik Investor Malaysia
Sebagai tindak lanjut, Sujiwo menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk segera melakukan pendataan menyeluruh di kawasan bantaran sungai.
Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda Litbang, serta Dinas Sosial diminta berkolaborasi guna memastikan data yang akurat dan terintegrasi.
Pendataan ini diharapkan menjadi dasar pelaksanaan program rehabilitasi rumah secara bertahap, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Dengan langkah tersebut, masyarakat pesisir yang selama ini terpinggirkan oleh keterbatasan regulasi diharapkan dapat segera merasakan manfaat nyata dari program perbaikan hunian.*
