BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan Barat terus diperkuat. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyambut langsung kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, di VIP Room Lanud Supadio, Kubu Raya, Rabu (16/4/2026).
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat untuk memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Barat agar tetap kondusif.
Setibanya di apron bandara, Menko Polkam disambut hangat oleh Gubernur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar. Rombongan kemudian menuju ruang transit sebelum melanjutkan agenda di Pontianak.
Fokus utama kunjungan ini adalah memastikan seluruh instansi di daerah telah menyiapkan langkah preventif yang matang, terutama dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi saat musim kemarau.
Usai tiba di Kubu Raya, Menko Polkam dijadwalkan bertolak ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla bersama unsur TNI, Polri, dan instansi terkait.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan rapat koordinasi tertutup bersama Forkopimda guna membahas potensi kerawanan wilayah serta memperkuat koordinasi lintas sektoral.
Baca Juga : Bank Kalbar Genap 62 Tahun, Pemprov Kalbar Apresiasi Peran Dorong Ekonomi Daerah
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat dan daerah juga menyusun strategi antisipatif yang terukur dan efisien agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa kehadiran Menko Polkam menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Ia menilai, sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus melindungi lingkungan.
“Koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Kita ingin memastikan langkah-langkah preventif berjalan optimal agar stabilitas keamanan dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat tetap terjaga,” ujarnya.
Melalui penguatan koordinasi ini, potensi gangguan keamanan maupun bencana asap akibat karhutla diharapkan dapat ditekan sejak dini, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tetap berjalan lancar sepanjang tahun 2026.*
