BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi. Hal itu disampaikannya saat membuka Seminar Nasional Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-40 di Rumah Radakng, Selasa (19/5/2026).
Seminar nasional bertema pemberdayaan masyarakat adat di era globalisasi tersebut menjadi wadah diskusi untuk memperkuat peran strategis masyarakat adat dalam mendukung pembangunan daerah di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.
Dalam sambutannya, Krisantus menekankan bahwa generasi muda Dayak harus menjadikan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai prioritas utama. Menurutnya, daya saing suatu daerah saat ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi. Menurutnya, generasi muda harus mampu beradaptasi dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya daerah.
“Senjata utama di era globalisasi ini bukan mandau, tetapi isi otak dan kompetensi,” tegas Krisantus di hadapan peserta seminar.
Baca Juga : Buka Rakerda HIPMI, Gubernur Ria Norsan Ajak Pengusaha Muda Kalbar Miliki Mental Baja
Selain membahas penguatan kualitas generasi muda, seminar tersebut juga mengangkat sejumlah isu strategis terkait pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan daerah.
Wakil gubernur menyoroti pentingnya penguatan regulasi pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat lokal.
Ia juga mendorong tata kelola pertambangan yang lebih transparan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Baca Juga : Hadiri Pekan Gawai Dayak ke-40, Wagub Kalbar Ajak Jaga Budaya dan Persaudaraan
Pembahasan lain dalam seminar turut mencakup optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, pengembangan Pelabuhan Kijing sebagai gerbang ekspor-impor, hingga pemanfaatan Sungai Kapuas sebagai jalur transportasi logistik yang efisien.
Melalui seminar nasional ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap lahir berbagai rekomendasi dari akademisi, tokoh adat, dan praktisi yang dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.*
