BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil masuk dalam 10 kandidat tingkat provinsi yang lolos ke tahap wawancara Jamsostek Awards 2026. Capaian ini menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kalimantan Barat.
Surat pemberitahuan kelolosan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di ruang kerjanya pada Rabu (7/10/2026).
Laporan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar, Dra. Linda Purnama, M.Si., bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalbar dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan dan ATR/BPN Bahas Kepastian Tanah serta Tata Ruang di Kalbar
Ria Norsan menyambut positif keberhasilan Kalimantan Barat melaju ke tahap wawancara dalam ajang penghargaan tingkat nasional tersebut.
Pencapaian ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di berbagai sektor.
Salah satu fokus utama Pemprov Kalbar adalah mendorong pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) atau cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara luas. Upaya tersebut dilakukan melalui konsistensi program, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor.
Perluasan perlindungan pekerja didukung oleh koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah berupaya memperluas akses jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Pantau Karhutla Kalbar, Pergerakan Asap Dicek Lewat SiPongi
Kelolosan Kalimantan Barat ke tahap wawancara Jamsostek Awards 2026 diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam memperluas jangkauan perlindungan bagi tenaga kerja.
Pemprov Kalbar menegaskan akan terus mendorong pemenuhan hak perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan ketenagakerjaan yang lebih luas.
Dengan memperkuat sinergi antarlembaga dan memperluas kepesertaan, pemerintah daerah berharap program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mendukung pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif dan berkelanjutan.*
