BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada perwakilan Pemprov Kalbar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Rakornas TPAKD tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, regulator keuangan, dan masyarakat dalam memperluas akses layanan keuangan.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” ujar Ria Norsan, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga : Kalbar Raih Dua Penghargaan Nasional Pupuk Bersubsidi
Ia juga menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan. Menurutnya, kemudahan tersebut penting untuk mendukung pertumbuhan usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ria Norsan menegaskan, penghargaan TPAKD Award 2026 harus menjadi motivasi untuk memperluas inklusi keuangan yang menjangkau sektor riil. Sasaran program tersebut meliputi pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga kelompok usaha masyarakat rentan.
Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir, yang dijalankan melalui kerja sama dengan Bank Kalbar dan Jamkrida. Pemprov Kalbar mendorong agar manfaat program tersebut dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Libatkan 7 Akademisi untuk Cegah Karhutla
Selain itu, pemerintah provinsi akan meningkatkan literasi keuangan melalui edukasi mengenai layanan keuangan formal serta mendorong penggunaan transaksi digital, termasuk melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Pemprov Kalbar juga berupaya mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM lokal. Langkah ini diharapkan membantu pelaku usaha memperkuat legalitas dan meningkatkan daya saing.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat. Mari kita perkuat kolaborasi dan literasi keuangan agar semakin banyak warga Kalbar memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.
Pemprov Kalbar berharap penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, merata, dan berkeadilan, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.*
