BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi muda memahami demokrasi secara menyeluruh serta berperan aktif mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum setiap lima tahun, tetapi juga mencakup pemenuhan hak masyarakat, penegakan hukum, keseimbangan kekuasaan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Sekolah Demokrasi Cipayung di Hotel Maestro Pontianak, Sabtu (14/11/2026). Ia mengapresiasi inisiatif organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang menghadirkan ruang diskusi bagi pelajar untuk memahami persoalan demokrasi dan pembangunan sejak dini.
“Demokrasi juga menyangkut persoalan yang kita hadapi sehari-hari, termasuk bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Edi menjelaskan, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan peran lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap lembaga harus menjalankan fungsinya secara optimal untuk mencegah pemusatan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Apresiasi Wajib Pajak, Bayar PBB Dapat Hadiah
Selain itu, supremasi hukum harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan demokrasi. Penegakan hukum, katanya, wajib dilakukan secara adil tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.
Ia juga mengingatkan generasi muda agar lebih kritis menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Media sosial memang membuka ruang kebebasan berpendapat, tetapi juga berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi keliru, provokasi, dan pembentukan opini yang tidak sesuai fakta.
“Kita perlu melihat apakah kebebasan di ruang digital ini benar-benar mencerdaskan masyarakat atau justru menjadi sarana pembodohan, penghasutan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Ini yang harus kita cermati bersama,” katanya.
Menurut Edi, forum seperti Sekolah Demokrasi penting untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Pelajar dan mahasiswa perlu memahami persoalan daerah secara menyeluruh sehingga mampu melahirkan gagasan kritis sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan.
Ia mencontohkan sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian bersama, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, serta dampak perubahan iklim.
“Pemerintahan yang baik harus mampu menyusun program dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan. Kita harus melakukan antisipasi dan mitigasi, didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan berkolaborasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Edi juga memaparkan capaian pembangunan Kota Pontianak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak pada 2025 mencapai 82,80, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 82,22.
Capaian tersebut menempatkan Pontianak dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Angka itu juga melampaui rata-rata IPM Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan nasional sebesar 75,90.
“Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemajuan daerah. Jadi, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup yang baik,” ungkapnya.
Baca Juga : Pontianak Bidik Juara Umum MTQ Kalbar 2027, Siapkan Pembinaan Kafilah
Di sektor kesehatan, usia harapan hidup saat lahir masyarakat Pontianak pada 2025 tercatat mencapai 75,96 tahun. Indikator ini turut menggambarkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup penduduk.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Pontianak pada 2025 mencapai 5,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, meskipun masih sedikit di bawah Kalimantan Barat yang mencapai 5,39 persen.
Edi menyebut aktivitas ekonomi Pontianak masih banyak ditopang sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan UMKM, warung kopi, kafe, rumah makan, serta berbagai usaha jasa turut menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu secara otomatis meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah harus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan. Kita harus melihat sektor apa yang tumbuh dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja,” tutupnya.**
