BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya integritas, tata kelola yang baik, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mendukung kualitas pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakor UKPBJ) se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (19/11/2026).
Rakor tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah provinsi bersama 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, efektif, efisien, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Krisantus menilai pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, mulai dari ketepatan waktu pelaksanaan program hingga kualitas hasil pekerjaan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Tugas Bapak dan Ibu sangat menentukan waktu pelaksanaan, kualitas, dan kuantitas hasil pembangunan yang nantinya dinikmati masyarakat,” tegas Krisantus.
Ia mengingatkan aparatur yang terlibat dalam pengadaan agar menjaga integritas, bekerja secara profesional, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat berujung pada persoalan hukum.
Dengan wilayah Kalimantan Barat yang luas dan perkembangan teknologi informasi yang semakin memudahkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah, seluruh proses pengadaan dituntut berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tidak ingin Bapak dan Ibu memakai rompi oranye. Pekerjaan ini memang memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa kita hindari apabila seluruh proses dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Saya ingin kita semua bekerja dengan tenang dan selamat,” tuturnya.
Di sisi lain, Krisantus menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada aparatur yang melaksanakan tugas sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Sebagai pemimpin, saya akan berupaya melindungi dan mengayomi pegawai yang bekerja dengan baik. Siapa pun orangnya, selama menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan, tentu harus kita lindungi,” ungkapnya.
Baca Juga : Wagub Krisantus Bahas Hilirisasi Kratom dengan Luhut Binsar Pandjaitan
Dalam rakor tersebut, Krisantus turut menyoroti pelaksanaan pekerjaan yang kerap menumpuk menjelang akhir tahun anggaran. Ia meminta kepala perangkat daerah mempercepat seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan sistem elektronik, pemilihan penyedia hingga pengendalian kontrak.
Menurutnya, proses pengadaan yang dimulai lebih awal akan memberikan waktu lebih panjang bagi penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target, sekaligus mengurangi risiko pekerjaan dikejar tenggat waktu.
“Kalau bisa, pekerjaan dimulai lebih awal. Jangan menunggu sampai mendekati akhir tahun. Semakin cepat proses pengadaan dilaksanakan, semakin panjang waktu yang dimiliki penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita tidak ingin pekerjaan dikejar-kejar waktu hanya karena proses pengadaannya terlambat,” ujarnya.
Ia juga meminta perangkat daerah pelaksana kegiatan memperkuat koordinasi dengan pengelola keuangan daerah untuk menghindari kendala administrasi, termasuk tunda bayar akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan maupun koordinasi.
Baca Juga : Wagub Kalbar Dorong Kolaborasi, PTA Perkuat Hak Perempuan dan Anak
Krisantus mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bertransformasi menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence yang tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga aktif memberikan pembinaan, konsultasi, dan pendampingan kepada perangkat daerah.
Ia menilai peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan penting untuk memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan pekerjaan berkualitas, bukan sekadar memenuhi kelengkapan dokumen.
Penguatan peran UKPBJ tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain itu, kebijakan tersebut juga mengacu pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai indikator meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026–2029.
“UKPBJ harus menjadi tempat bagi perangkat daerah untuk berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan. Apabila ditemukan kelemahan dalam proses pengadaan, segera berikan rekomendasi perbaikan. Jangan menunggu sampai muncul persoalan,” pungkas Krisantus.**
