BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan profesionalisme, daya saing, dan kinerja bisnis. Optimalisasi modal serta aset perusahaan juga menjadi perhatian untuk memperbesar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut dinilai penting agar BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalbar, Hendra, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Hendra mengapresiasi jajaran pembina dan pengelola BUMD yang selama ini berupaya menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik.
Ia menegaskan, BUMD memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan mengembangkan potensi ekonomi Kalimantan Barat.
“Dalam konteks pembangunan Kalimantan Barat, BUMD diharapkan mampu mengambil peran dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi, serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat,” ujar Hendra.
Baca Juga : Buka Rakor UKPBJ Kalbar 2026, Krisantus Tekankan Integritas Pengadaan
Untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing perusahaan daerah, Hendra menyampaikan lima arahan kepada jajaran Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD se-Kalimantan Barat.
Pertama, pengelola BUMD diminta menyusun dan melaksanakan rencana bisnis yang realistis, terukur, serta berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.
Kedua, setiap perusahaan perlu memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan profitabilitas agar memiliki kinerja finansial yang sehat.
Ketiga, BUMD harus mengoptimalkan pemanfaatan penyertaan modal dan pengelolaan aset perusahaan sehingga lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi daerah.
Keempat, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik harus diperkuat dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Kelima, perusahaan didorong melakukan inovasi dan diversifikasi usaha secara selektif serta terukur agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pasar.
Baca Juga : Wagub Krisantus Bahas Hilirisasi Kratom dengan Luhut Binsar Pandjaitan
Selain mendorong peningkatan kinerja manajemen perusahaan, Hendra meminta kepala perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD memperkuat koordinasi dan fasilitasi.
Pemantauan (monitoring) serta evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan terhadap perkembangan masing-masing perusahaan.
Menurutnya, pengawasan yang objektif diperlukan agar pemerintah daerah memiliki data akurat mengenai kondisi riil setiap BUMD. Informasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan perusahaan.
Rakor BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar, para Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda kabupaten/kota se-Kalbar, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Hadir pula narasumber Eddy Suratman, moderator Muhammad Fahmi, serta seluruh Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD se-Kalimantan Barat.
Melalui rakor tersebut, Pemprov Kalbar berharap seluruh BUMD semakin profesional, kompetitif, dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Optimalisasi kinerja bisnis, pengelolaan aset, dan penguatan tata kelola perusahaan diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Khatulistiwa.**
