BERIKABARNEWS l JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H Ria Norsan menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendorong pembangunan hijau dan pelestarian lingkungan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Konferensi ini diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) dan dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Gubernur Ria Norsan: Dana Siap, Pembangunan Hijau Dimulai
Gubernur Ria Norsan menyatakan bahwa pendanaan yang diterima Kalbar akan langsung digunakan untuk masyarakat, khususnya dalam bentuk program-program pelestarian lingkungan.
“Dana ini akan kita manfaatkan dalam mewujudkan pembangunan hijau dan mendukung langkah-langkah menghadapi perubahan iklim,” jelasnya.
Meskipun belum merinci program spesifik, Norsan menyebutkan bahwa dana tersebut akan diarahkan untuk kegiatan penghijauan dan konservasi lingkungan di wilayah Kalimantan Barat.
BACA JUGA: https://berikabarnews.com/adipura-2025-ria-norsan-kalbar/
Darurat Iklim: Dunia Hadapi Ancaman “Global Boiling”
Dalam forum yang sama, Wamen LH Diaz Hendropriyono menyoroti bahwa dunia kini sedang menghadapi situasi darurat iklim. Ia menyebutkan bahwa tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan suhu rata-rata global tertinggi dalam sejarah, menurut data dari Climate Central, Princeton, AS.
“Panas yang kita alami saat ini bukan lagi alami, tapi hasil dari aktivitas manusia. Jika suhu bumi naik 2 derajat, es di kutub bisa mencair seluruhnya dalam 10 tahun,” jelas Diaz.
Ia mengingatkan bahwa pencairan es di Greenland berpotensi menyebabkan kenaikan permukaan laut hingga 7 meter, menyebut fenomena ini sebagai “global boiling”, bukan sekadar “global warming”.
Sampah dan Emisi: Tantangan Menuju Net Zero Emission 2050
Wamen Diaz juga menyoroti pengelolaan sampah sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca. Disebutkan bahwa 1 ton sampah dapat menghasilkan 1,7 ton emisi CO2. Di Jakarta saja, produksi sampah mencapai 7.500 ton per hari, dan secara nasional mencapai 1,7 miliar ton per tahun.
“Ini bukan hanya soal TPA, ini soal seluruh bumi,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan pengelolaan 50% sampah pada 2025 dan 100% pada 2029, namun capaian saat ini baru 39% secara nasional dan hanya 9–14% berdasarkan infrastruktur daerah.
Diaz juga mengingatkan bahwa kriteria Penghargaan Adipura akan diubah, di mana daerah yang masih memiliki TPS liar atau landfill tidak dikelola akan langsung didiskualifikasi.
Tantangan Menuju Net Zero Emission Butuh Rp4.000 Triliun
Pemerintah Indonesia telah mempercepat target Net Zero Emission (NZE) dari 2060 menjadi 2050. Namun, menurut Bappenas, dibutuhkan pendanaan hingga Rp4.000 triliun untuk mencapainya hingga 2030.
“Target ini tidak akan tercapai jika pembangunan masih mengikuti pola lama. Harus sejalan dengan ekonomi hijau,” jelas perwakilan Bappenas.
Bima Arya: Perubahan Iklim Bukan Isu Akademik, Tapi Krisis Nyata
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan pernyataan tegas dan simbolik.
“Selamat tinggal global warming, selamat datang global boiling,” katanya.
Menurutnya, perubahan iklim kini menjadi krisis nyata yang harus dihadapi bukan hanya oleh aktivis atau akademisi, tapi oleh seluruh pemangku kebijakan.
Ia juga menekankan pentingnya green leadership dari kepala daerah dan DPRD, serta menyebut empat pilar penting:
- Kolaborasi dengan sektor swasta
- Penguatan ruang hijau
- Perubahan perilaku masyarakat
- Reformasi fiskal daerah
“Green economy bukan pelengkap, tapi prasyarat utama jika kita ingin mencapai target ekonomi 2045,” pungkas Bima Arya.
Langkah Gubernur Kalbar H Ria Norsan dalam menyiapkan anggaran untuk pembangunan hijau mendapat sorotan positif di tengah urgensi perubahan iklim global. Dengan kolaborasi lintas sektor dan komitmen nasional menuju Net Zero Emission 2050, Kalbar menjadi salah satu daerah yang proaktif dalam mewujudkan ekonomi hijau berkelanjutan. (ing)
Sumber : Kalbarprov.go.id
