BERIKABARNEWS l – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dana tersebut difokuskan untuk pendidikan vokasi serta percepatan hilirisasi industri nasional.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian (RKAKL) 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (3/9/2025).
Agus menjelaskan, anggaran Kemenperin tahun depan mengalami penyesuaian 1,57% dibandingkan tahun 2025.
“Fluktuasi anggaran ini menjadi tantangan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sektor industri. Namun, kami berkomitmen agar program prioritas tetap tercapai,” ujarnya.
Rincian Anggaran Kemenperin 2026
- Rp685,9 miliar untuk pendidikan vokasi dan pengembangan SDM.
- Rp1,82 triliun untuk fungsi ekonomi, termasuk peningkatan daya saing dan akselerasi pertumbuhan industri.
Program Prioritas Kemenperin 2026
Sejalan dengan Asta Cita, Kemenperin menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain:
- Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas.
- Akselerasi ekspor produk dan jasa industri.
- Penerapan teknologi industri 4.0.
- Pendidikan dan pelatihan vokasi SDM industri.
- Percepatan industri hijau (green industry).
- Pengembangan industri halal dan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).
- Pengembangan kawasan industri.
Baca Juga : PMI Manufaktur Indonesia Agustus 2025 Kembali Ekspansif, Menperin: Industri Butuh Iklim Kondusif
Usulan Tambahan Anggaran
Untuk memperkuat target tersebut, Kemenperin mengusulkan tambahan Rp1,46 triliun. Jika disetujui DPR RI, total anggaran 2026 akan mencapai Rp3,97 triliun dengan 222 kegiatan strategis.
Kegiatan Strategis 2026
Beberapa kegiatan utama yang direncanakan meliputi:
- Partisipasi Indonesia sebagai Partner Country INNOPROM 2026 di Rusia, melanjutkan sukses Hannover Messe 2023 dengan komitmen investasi Rp30 triliun.
- Pengadaan peralatan laboratorium untuk mendukung penerapan SNI wajib.
- Penyediaan sarana pendidikan vokasi di berbagai tingkat.
- Restrukturisasi mesin dan peralatan industri.
- Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan IKM melalui sertifikasi dan adopsi teknologi.
Realisasi Anggaran 2025
Hingga 31 Agustus 2025, realisasi anggaran Kemenperin telah mencapai 58,39% dari pagu efektif Rp1,96 triliun. Mayoritas program diproyeksikan selesai pada semester II tahun ini.
Menutup paparannya, Agus menegaskan pentingnya dukungan DPR RI.
“Industri adalah penggerak utama ekonomi. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan industri nasional,” tegasnya. *
Sumber : Kemenperin.go.id
