BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong percepatan digitalisasi daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan hal ini saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta peluncuran SPPT PBB P-2 dengan sistem pembayaran berbasis QRIS, di Aming Coffee Podomoro, Sabtu (18/10/2025).
Bahasan mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap HLM TP2DD menjadi sarana menyamakan strategi percepatan digitalisasi daerah.
“Melalui digitalisasi, kita ingin mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Target PAD 2025 dan Inovasi Digital
Berdasarkan perubahan APBD 2025, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah ditetapkan sebesar Rp532,9 miliar, sedangkan dari retribusi daerah sebesar Rp151,1 miliar. Untuk mencapainya, Pemkot Pontianak dituntut bekerja profesional dan inovatif.
“Kita harus menyusun strategi yang cantik agar pemungutan pajak dan retribusi berjalan efektif, efisien dan akuntabel. Masyarakat juga harus mendapat layanan yang mudah, cepat dan murah,” jelas Bahasan.
Bahasan juga menegaskan bahwa pajak dan retribusi selama ini digunakan untuk pembangunan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan ekonomi.
5 Arahan Strategis TP2DD Kota Pontianak
Bahasan memberikan lima arahan penting untuk memperkuat TP2DD, yaitu:
- Menyusun roadmap kerja yang jelas dan terukur.
- Memperluas kerja sama untuk kemudahan transaksi non-tunai.
- Meningkatkan kualitas SDM.
- Melakukan sosialisasi dan literasi digital kepada masyarakat.
- Memberikan insentif bagi pihak pendukung digitalisasi.
Ia menegaskan, percepatan digitalisasi membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan sinergi lintas sektor.
Sekda: Pontianak Siap Jadi Model Digitalisasi Daerah
Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menyatakan TP2DD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan bagian dari implementasi arahan Presiden terkait digitalisasi transaksi dan layanan publik.
Pontianak dinilai memiliki infrastruktur digital paling siap di Kalimantan.
“Jika berbicara kemampuan, tidak ada alasan bagi Pontianak untuk tidak berkomitmen menciptakan layanan yang lebih baik,” katanya.
Amirullah menilai, dua aspek penting yang harus diperkuat adalah implementasi dan realisasi program, serta koordinasi antarinstansi.
Baca Juga : 150 Atlet Ikuti Kejuaraan Renang Antar Klub dan Pelajar se-Pontianak 2025
Bank Indonesia: Digitalisasi Bukan Hanya Teknologi
Deputi Kepala Perwakilan BI Kalbar, Reinaldy Akbar Ariesha, menyebut TP2DD sebagai wadah kolaborasi strategis pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk transformasi digital.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tata kelola yang transparan dan efisien,” tegasnya.
Pontianak dinilai memiliki ekosistem ekonomi yang efisien dan potensial menjadi contoh digitalisasi daerah di Kalimantan. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem dan perluasan kerja sama dengan sektor swasta.
“Dengan kolaborasi yang solid, digitalisasi akan meningkatkan indeks digitalisasi daerah dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ndo)
Prokopim
