BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman dan stabil menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hal tersebut menjadi fokus utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pertamina Patra Niaga, dan Komite BPH Migas di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (7/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyoroti kuota BBM subsidi jenis Solar (JBT) untuk Kalbar yang hanya sebesar 474.801 kiloliter, atau 79,33 persen dari total usulan.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan agar penyaluran BBM tepat sasaran, terutama menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode akhir tahun.
“Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar penyalurannya tetap stabil dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat selama Natal dan Tahun Baru,” ujar Krisantus.
Menindaklanjuti keluhan masyarakat dan aksi sopir truk terkait keterbatasan Solar, Pemprov Kalbar telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 500.10/224/RO-EKON tentang penyediaan, pendistribusian, dan penyaluran Solar di Kalbar.
Selain itu, telah dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP sebagai tindak lanjut kerja sama dengan BPH Migas, untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan, termasuk potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
Baca Juga : Ria Norsan: FKDM Kalbar Garda Terdepan Kewaspadaan dan Ketahanan Sosial
Perwakilan Komite BPH Migas, Abdul Halim, menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kalbar selama Nataru.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
- SPBU dan Kios Siaga di titik strategis.
- Motoris BBM dan mobil tangki standby di wilayah padat mobilitas.
Selain itu, BPH Migas juga mengoperasikan posko pemantauan berbasis CCTV dari Jakarta untuk memantau secara langsung kondisi pasokan, antrean, dan distribusi BBM di daerah. Sistem ini memungkinkan koordinasi cepat apabila terjadi gangguan di lapangan.
Sumber :
MC Kalbar/InfoPublik.id
