BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kota Pontianak resmi mendeklarasikan diri sebagai daerah bebas buang air besar sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Pontianak menjadi satu dari dua daerah di Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Sekadau, yang berhasil mencapai status tersebut. Deklarasi dipimpin langsung Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (25/11/2025).
Dalam deklarasi yang dibacakan, masyarakat Kota Pontianak menyatakan komitmen bersama bahwa 100 persen warga telah bebas dari praktik buang air besar sembarangan. Pemkot Pontianak juga menegaskan kesiapan mempertahankan status ODF, membiasakan cuci tangan pakai sabun (CTPS), serta meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Wali Kota Edi menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa status ODF bukan hanya simbol, tetapi bukti keseriusan Pemkot Pontianak dalam menjaga kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat.
“Deklarasi Kesehatan Kota Pontianak dengan garansi Open Defecation Free (ODF) ini adalah bentuk komitmen serius Pemkot untuk menjaga kota yang sehat dan bersih,” ujarnya.
Edi menjelaskan, kondisi geografis Pontianak yang berada di sepanjang bantaran sungai menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sanitasi. Beberapa fasilitas sanitasi masih memerlukan peningkatan sehingga Pemkot terus melaksanakan program-program perbaikan lingkungan.
“Selain program bedah rumah, kita juga memprogramkan bedah WC. Yang terpenting adalah memastikan instalasi pengolahan air limbah berfungsi dengan baik,” jelasnya.
Pemkot juga terus memperluas cakupan layanan air bersih yang saat ini telah mencapai 91,4 persen. Langkah ini sejalan dengan target nasional MDGs 100-100, yakni 100 persen sambungan air bersih dan 100 persen pengelolaan sampah.
Baca Juga : Digitalisasi Koperasi Dimulai dari Perubahan Mindset, Pemkot Pontianak Gelar Pelatihan TI
Wali Kota juga menyoroti berbagai penyakit yang berkaitan dengan sanitasi buruk, seperti diare, penyakit kulit, dan cacingan. Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan serta puskesmas dan posyandu untuk lebih aktif mengidentifikasi kondisi sanitasi tempat tinggal warga.
“Biasanya bukan hanya pencemaran akibat tinja, tetapi juga kebiasaan tidak bersih, seperti tidak mencuci tangan sebelum makan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya literasi masyarakat mengenai pentingnya PHBS, terutama CTPS, agar status ODF dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Kalbar, Alfian Salam, turut mengingatkan bahwa deklarasi ODF merupakan awal dari upaya menjaga kesehatan lingkungan.
“Deklarasi ini bukan akhir dari perjuangan. Masih banyak tantangan yang memerlukan komitmen bersama untuk mempertahankan status ODF,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan bersama mitra serta masyarakat terus memperkuat penerapan pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Menurutnya, peningkatan perilaku hidup bersih sangat berpengaruh pada keberhasilan program penanganan stunting dan penyakit berbasis lingkungan.
“Dengan upaya ini, pencegahan stunting serta penyakit seperti diare dan demam berdarah dapat ditangani lebih baik,” pungkasnya. (ndo)
Prokopim
