BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan belanja modal tetap harus menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Menurutnya, belanja modal merupakan investasi pemerintah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat.
“Belanja modal itu adil dan fair. Jalan, drainase, pasar, taman, sekolah, hingga puskesmas dinikmati semua warga, bukan hanya pegawai,” kata Amirullah usai memimpin apel rutin ASN di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, Kota Pontianak menghadapi penurunan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar 5,17 persen pada 2026. Dampaknya, total APBD turun dari Rp2,219 triliun pada APBD murni 2025 menjadi sekitar Rp2,096 triliun pada 2026.
“Kalau pendapatan turun, belanja juga harus disesuaikan. Ini prinsip dasar pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Penyesuaian tersebut, lanjut Amirullah, tak terelakkan pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Namun demikian, belanja modal perlu dipertahankan karena menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan wujud nyata pembangunan.
“Dalam politik anggaran, belanja modal adalah investasi pemerintah yang dampaknya luas dan mendorong pertumbuhan,” tegasnya.
Selain membahas anggaran, Amirullah juga menyinggung capaian indikator makro ekonomi Kota Pontianak yang menunjukkan tren positif. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah harus diukur dengan data, bukan sekadar klaim.
“Kalau kita bilang sukses, ukurannya apa? Paling mudah dilihat dari angka,” ucapnya.
Ia memaparkan, realisasi pendapatan daerah telah melampaui 95 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 91 persen. Dari sisi makro, tingkat kemiskinan berada di sekitar 4 persen dan pengangguran sekitar 7,7 persen.
“Angka-angka ini menunjukkan hasil kerja yang sudah kita tekan bersama,” ungkap Amirullah.
Pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga disebutnya sebagai indikator penting yang harus dipahami seluruh ASN agar kebijakan selaras dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Filosofi otonomi daerah itu untuk mensejahterakan warga Kota Pontianak,” katanya.
Baca Juga : Antisipasi Banjir Rob, Pemkot Pontianak Tingkatkan Kesiapsiagaan
Dalam arahannya, Amirullah juga mengingatkan ASN agar mendukung penuh program pemerintah pusat dan provinsi, serta bijak dalam bersikap, termasuk di media sosial. Ia mencontohkan sejumlah program strategis seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, hingga peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak.
“Pendapatan daerah harus kita dukung bersama. Ajak warga bayar PBB, lunasi pajak kendaraan,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya soliditas antar tingkat pemerintahan. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh.
“Tunjukkan bahwa kita layak menjadi ibu kota provinsi, termasuk dari perilaku dan kinerja ASN,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Amirullah mendorong ASN untuk terus berprestasi, adaptif terhadap perubahan, serta menjaga kesehatan agar mampu bekerja optimal.
“Prestasi dimulai dari individu, lalu OPD, hingga pemerintah kota. Selama masih diberi kesehatan dan kesempatan, mari berprestasi di tempat masing-masing,” pungkasnya. *
Kominfo
