BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan meminta PT Pertamina memperkuat pengawasan dan memperbaiki sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta elpiji bersubsidi agar pasokan tetap terjaga dan tidak berdampak pada stabilitas harga maupun pengendalian inflasi di Kota Pontianak.
Hal tersebut disampaikan Bahasan usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester II Tahun 2026 di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Bahasan menjelaskan, Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, masih bergantung pada pasokan berbagai kebutuhan pokok dan komoditas strategis dari luar daerah. Karena itu, kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga di pasaran.
Menurutnya, ketika pasokan dari luar daerah mengalami hambatan, pelaku usaha akan menghadapi kesulitan karena margin keuntungan yang relatif kecil. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang di tingkat masyarakat.
“Ketika pasokan dari luar Kalimantan Barat mengalami hambatan, pedagang juga kesulitan karena margin keuntungan yang sangat tipis. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas harga di masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Bahasan Ajak ASN Pontianak Manfaatkan IGA 2026 untuk Perkuat Inovasi Pelayanan Publik
Bahasan menilai ketersediaan BBM menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang. Oleh sebab itu, ia berharap Pertamina terus meningkatkan pelayanan distribusi agar antrean kendaraan di SPBU dapat diminimalkan.
“Yang terpenting adalah ketersediaan pasokan tetap aman. Jika distribusi tertata dengan baik, maka inflasi juga lebih mudah dikendalikan,” katanya.
Selain BBM, Bahasan juga menyoroti distribusi elpiji tabung 3 kilogram agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 yang melarang usaha laundry menggunakan elpiji bersubsidi.
Menurut Bahasan, di Kota Pontianak terdapat sekitar 6.022 usaha laundry yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi dalam menjalankan usahanya.
Ia juga meminta Pertamina mengambil langkah tegas apabila ditemukan agen maupun pangkalan yang menjual elpiji bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) atau melakukan pelanggaran dalam pendistribusian.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh Elpiji bersubsidi akibat ulah oknum yang mencari keuntungan,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Salurkan Bantuan Nelayan, Genset dan BBM Subsidi Dongkrak Penghasilan
Bahasan turut mendorong Pertamina menghadirkan layanan pengaduan yang lebih cepat dan responsif sehingga setiap persoalan distribusi dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi keluhan masyarakat.
Ia juga menyoroti antrean kendaraan angkutan barang yang masih terjadi di sejumlah ruas jalan, khususnya di kawasan Pontianak Utara. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan.
Bahasan berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar distribusi BBM, elpiji, dan kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Dengan demikian, stabilitas harga dapat terjaga dan upaya pengendalian inflasi di Kota Pontianak semakin optimal.*
