BERIKABARNEWS l SAMBAS – Upaya memastikan program strategis nasional berjalan akuntabel dan tepat sasaran terus diperkuat. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy Mahani Harahap, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sambas, Senin (26/1/2026), guna mengawasi langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kunjungan tersebut difokuskan pada pengawasan operasional penyediaan makanan bergizi bagi pelajar, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda.
Didampingi Bupati Sambas, H. Satono, Rudy Mahani Harahap meninjau tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat produksi dan distribusi makanan, yakni Dapur Semangau, Dapur Kartiasa, dan Dapur Dalam Kaum.
Peninjauan ini turut melibatkan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal.
Dalam kunjungan tersebut, BPKP Kalbar mencermati secara menyeluruh proses produksi hingga distribusi makanan. Pengawasan meliputi kualitas dan ketersediaan bahan baku, penerapan standar higienitas dapur, serta ketepatan waktu distribusi agar makanan diterima siswa dalam kondisi layak konsumsi.
Selain pemeriksaan fasilitas, rombongan juga berdialog langsung dengan petugas SPPG. Dialog ini bertujuan menyerap masukan dari lapangan sekaligus mengidentifikasi potensi kendala teknis agar pelaksanaan program dapat terus disempurnakan.
Baca Juga : Polres Kubu Raya Tindak Tegas Balap Liar di Jalan Angkasa Pura
Bupati Sambas, H. Satono, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan BPKP Kalbar. Ia menegaskan bahwa sinergi dengan lembaga pengawas menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak sekolah.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari aspek administrasi, tetapi dari dampak langsung terhadap peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik di Kabupaten Sambas.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan BPKP Kalbar untuk mengawal pelaksanaan program nasional agar tepat mutu, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (ing)
