Dongkrak PAD, Pemprov Kalbar Dorong BUMD Lebih Profesional dan Kompetitif

Pj Sekda Kalbar Hendra membuka Rapat Koordinasi BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (18/11/2026)

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan profesionalisme, daya saing, dan kinerja bisnis. Optimalisasi modal serta aset perusahaan juga menjadi perhatian untuk memperbesar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut dinilai penting agar BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dorongan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalbar, Hendra, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (18/11/2026).

Dalam sambutannya, Hendra mengapresiasi jajaran pembina dan pengelola BUMD yang selama ini berupaya menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik.

Ia menegaskan, BUMD memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan mengembangkan potensi ekonomi Kalimantan Barat.

“Dalam konteks pembangunan Kalimantan Barat, BUMD diharapkan mampu mengambil peran dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi, serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat,” ujar Hendra.

Baca Juga : Buka Rakor UKPBJ Kalbar 2026, Krisantus Tekankan Integritas Pengadaan

Untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing perusahaan daerah, Hendra menyampaikan lima arahan kepada jajaran Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD se-Kalimantan Barat.

Pertama, pengelola BUMD diminta menyusun dan melaksanakan rencana bisnis yang realistis, terukur, serta berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Kedua, setiap perusahaan perlu memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan profitabilitas agar memiliki kinerja finansial yang sehat.

Ketiga, BUMD harus mengoptimalkan pemanfaatan penyertaan modal dan pengelolaan aset perusahaan sehingga lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Keempat, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik harus diperkuat dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Kelima, perusahaan didorong melakukan inovasi dan diversifikasi usaha secara selektif serta terukur agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pasar.

Baca Juga : Wagub Krisantus Bahas Hilirisasi Kratom dengan Luhut Binsar Pandjaitan

Selain mendorong peningkatan kinerja manajemen perusahaan, Hendra meminta kepala perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD memperkuat koordinasi dan fasilitasi.

Pemantauan (monitoring) serta evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan terhadap perkembangan masing-masing perusahaan.

Menurutnya, pengawasan yang objektif diperlukan agar pemerintah daerah memiliki data akurat mengenai kondisi riil setiap BUMD. Informasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan perusahaan.

Rakor BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar, para Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda kabupaten/kota se-Kalbar, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

Hadir pula narasumber Eddy Suratman, moderator Muhammad Fahmi, serta seluruh Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD se-Kalimantan Barat.

Melalui rakor tersebut, Pemprov Kalbar berharap seluruh BUMD semakin profesional, kompetitif, dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Optimalisasi kinerja bisnis, pengelolaan aset, dan penguatan tata kelola perusahaan diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Khatulistiwa.**

Buka Rakor UKPBJ Kalbar 2026, Krisantus Tekankan Integritas Pengadaan

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat,...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Rakor UKPBJ se-Kalbar 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak.

Wagub Krisantus Bahas Hilirisasi Kratom dengan Luhut Binsar Pandjaitan

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan bersama pimpinan DPRD Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta untuk membahas penguatan tata kelola dan hilirisasi komoditas kratom.

Wagub Kalbar Dorong Kolaborasi, PTA Perkuat Hak Perempuan dan Anak

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang diinisiasi PTA Pontianak bersama sejumlah instansi untuk memperkuat kolaborasi dan perlindungan hak perempuan serta anak di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.

BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Kalbar hingga 23 November

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan...

Ilustrasi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang di Kalimantan Barat. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat di tujuh kabupaten pada 17–20 November 2026. (Foto: pexels.com/@kapturedbyjulian)

Wagub Krisantus Dorong Pelestarian Bahasa Daerah Lewat Festival Tunas Bahasa Ibu

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu sekaligus meluncurkan Antologi Pantun di Pendopo Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa (17/11/2026).

Krisantus Tekankan Transparansi Pengadaan dan Ketepatan Waktu PSU Kalbar

BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyampaikan arahan dalam kegiatan penandatanganan kontrak Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kubu Raya.

berita terkini