BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk memperkuat peran dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Edi saat menghadiri dialog kemasyarakatan LPM yang digelar di Grand Mahkota Hotel, Senin (16/3/2026) sore. Menurutnya, LPM memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.
“Pemerintah Kota sangat berharap LPM bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya.
Edi menilai peran LPM di sejumlah wilayah masih belum optimal. Karena itu, ia mendorong penguatan peran LPM melalui regulasi yang lebih jelas serta pemberian ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses perencanaan pembangunan.
Salah satu wadah yang dinilai strategis adalah forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui forum tersebut, LPM diharapkan dapat menyampaikan berbagai kebutuhan dan potensi wilayah secara langsung.
“Nanti kita buat aturan yang lebih jelas, supaya dalam setiap pembahasan Musrenbang peran LPM bisa lebih besar,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap wilayah di Pontianak memiliki karakteristik berbeda, mulai dari kawasan perdagangan, permukiman, hingga wilayah pesisir sungai. Perbedaan tersebut dinilai sebagai potensi yang harus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau masyarakat bisa bersinergi dengan semangat gotong royong, tentu pemerintah akan lebih mudah mewujudkan visi pembangunan kota,” katanya.
Edi berharap LPM dapat lebih aktif dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan di wilayah masing-masing, seperti kebutuhan fasilitas olahraga, penguatan sektor pendidikan, hingga pengembangan potensi budaya.
Sementara itu, Ketua LPM Kota Pontianak, Agus Sugianto, menegaskan pentingnya penguatan peran LPM sebagai mitra pemerintah di tingkat kelurahan.
Ia mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, salah satunya persepsi bahwa LPM hanya dilibatkan saat Musrenbang.
“Saya sering mendengar bahwa LPM ini kadang hanya dipanggil ketika Musrenbang saja. Padahal sesuai aturan, LPM adalah mitra kelurahan dan juga mitra masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga : Jelang Idulfitri, Puluhan Ribu Warga Pontianak Terima Bantuan Pangan
Agus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak menekankan pentingnya kolaborasi antara pengurus LPM dan pemerintah kelurahan. Menurutnya, sinergi antara lurah dan LPM menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
“Kalau LPM-nya aktif tetapi lurahnya tidak interaktif, tentu sulit berjalan bersama. Jadi harus ada komunikasi dan kolaborasi yang baik,” katanya.
Ia juga mendorong pengurus LPM untuk lebih proaktif dalam berkoordinasi serta berperan aktif membantu menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.
“Kita ingin LPM benar-benar berdaya dan menjadi tombak pemberdayaan masyarakat agar pembangunan di Kota Pontianak berjalan lebih baik,” pungkasnya.*
