BERIKABARNEWS l – Menteri luar negeri Indonesia bersama tujuh negara sahabat menyerukan pembukaan akses kemanusiaan tanpa batas di wilayah pendudukan Palestina. Desakan tegas ini ditujukan kepada Israel agar menjamin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional dapat beroperasi secara penuh dan tanpa hambatan di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.
Selain Indonesia, seruan bersama tersebut disampaikan oleh Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Mereka menilai akses kemanusiaan yang bebas dan berkelanjutan menjadi kunci untuk meredakan krisis yang terus memburuk di wilayah Palestina.
Melalui pernyataan resmi yang diunggah akun X @Kemlu_RI pada Jumat (2/1/2026), para menlu menegaskan pentingnya operasional organisasi kemanusiaan yang konsisten dan dapat diprediksi.
Lembaga-lembaga seperti UNRWA dinilai memegang peran vital dalam menyelamatkan jutaan warga sipil Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.
“Segala upaya yang menghambat kemampuan organisasi kemanusiaan untuk beroperasi tidak dapat diterima,” tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan tersebut.
Para menteri juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada para pekerja kemanusiaan yang tetap bertugas di tengah situasi yang ekstrem dan penuh risiko.
Krisis kemanusiaan di Gaza disebut semakin parah akibat cuaca ekstrem. Hujan lebat, badai, dan suhu dingin memperburuk kondisi hampir 1,9 juta pengungsi yang saat ini hidup di tempat penampungan darurat yang tidak layak.
Banyak kamp pengungsian dilaporkan kebanjiran, tenda-tenda rusak, serta distribusi kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan berjalan sangat lambat.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko penyakit, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Situasi semakin kritis karena pembatasan masuknya material penting untuk pembangunan hunian sementara masih diberlakukan di wilayah pendudukan.
Baca Juga : Kemlu RI Pastikan WNI Aman Pasca Serangan Militer di Venezuela
Dukungan Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB
Dalam pernyataan yang sama, Negara-negara tersebut juga menegaskan dukungan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta rencana komprehensif yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam implementasi rencana tersebut guna mendorong gencatan senjata permanen dan mengakhiri perang.
Upaya diplomatik ini, menurut mereka, bertujuan menjamin kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina sekaligus membuka jalan yang kredibel menuju kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri.
Di akhir pernyataan, para menteri luar negeri mendesak komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moralnya.
Israel, sebagai kekuatan pendudukan, diminta segera mencabut pembatasan terhadap masuknya bantuan esensial, termasuk tenda, bahan bakar, dan perlengkapan sanitasi.
“Bantuan kemanusiaan harus disalurkan secara segera, komprehensif, dan tanpa hambatan melalui PBB, tanpa campur tangan pihak mana pun,” tegas pernyataan tersebut, seraya menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi rumah sakit dan infrastruktur vital di Jalur Gaza. *
Sumber :
InfoPublik.id
