BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Aktivitas transportasi air di jalur Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sempat terganggu akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Kondisi tersebut membuat sejumlah kapal angkutan penumpang dan barang kesulitan beroperasi, sehingga berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Merespons situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi darurat di ruang rapat bupati pada Senin (18/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kubu Raya, Sujiwo, dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, anggota DPRD Kubu Raya, perwakilan PT Pertamina, Asosiasi Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Langkah cepat tersebut dilakukan untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas, terutama bagi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada transportasi air sebagai jalur utama aktivitas sehari-hari.
Dalam rapat itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait menyepakati dua langkah solusi guna mengatasi persoalan kelangkaan solar bagi pengusaha motor kelotok dan angkutan air di wilayah Kubu Raya.
Solusi pertama berupa kebijakan jangka pendek melalui penerbitan surat dispensasi khusus bagi pengusaha motor kelotok yang beroperasi di Pelabuhan Rasau Jaya. Dengan dispensasi tersebut, para pengusaha diperbolehkan membeli BBM solar subsidi di SPBB Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Kebijakan ini berlaku sementara hingga akhir Juni 2026.
Baca Juga : KDMP Rasau Jaya I Diresmikan, Kubu Raya Dorong Ekonomi Desa Mandiri
Sementara untuk solusi jangka panjang, GAPASDAP bersama Pertamina Kalimantan Barat akan mengurus Surat Keputusan (SK) kuota BBM khusus angkutan penumpang perairan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa jalur transportasi air dari Rasau Jaya menuju sejumlah daerah seperti Kayong Utara, Ketapang, hingga antarkecamatan merupakan jalur vital yang tidak boleh terhenti.
“Transportasi air dari Rasau Jaya menuju berbagai daerah sangat vital. Kalau dibiarkan, tentu dampaknya besar terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Karena itu kami langsung mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi,” ujarnya.
Sujiwo juga mengingatkan agar surat dispensasi yang diberikan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Menurutnya, dispensasi tersebut hanya bersifat sementara hingga terbitnya SK resmi dari BPH Migas.
“Dispensasi ini jangan sampai disalahgunakan. Ada batas waktunya hingga SK resmi keluar. Saya juga meminta Pertamina dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan agar tidak dimanfaatkan oknum yang merugikan masyarakat kecil,” tegasnya.
Baca Juga : Kubu Raya Percepat Realisasi Program Makan Bergizi Gratis
Dari sisi regulasi, perwakilan PT Pertamina, Irsan Firdaus Gasani, menjelaskan bahwa kapal dengan tonase tertentu memang wajib memiliki dasar hukum berupa SK dari BPH Migas untuk dapat mengakses BBM subsidi. Namun demi menjaga pelayanan transportasi masyarakat tetap berjalan, skema dispensasi dinilai menjadi solusi terbaik saat ini.
Langkah cepat Pemkab Kubu Raya mendapat respons positif dari pelaku usaha transportasi air. Ketua GAPASDAP Kabupaten Kubu Raya, Agustianto, mengatakan aktivitas pelayaran dari dan menuju Pelabuhan Rasau Jaya diperkirakan segera kembali normal setelah dispensasi diterbitkan.
“Alhamdulillah kami mendapatkan solusi yang cukup baik. Jika surat dispensasi sudah ditandatangani, layanan angkutan penumpang dan barang bisa kembali normal,” katanya.
Apresiasi juga datang dari anggota DPRD Kubu Raya, Arifin Noor Aziz. Ia menilai langkah cepat pemerintah daerah sangat penting agar aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan yang bergantung pada jalur transportasi air tetap berjalan tanpa hambatan.*
Sumber :
Prokopim Kubu Raya
