Kemenkes Perkuat Intervensi Stunting di 16 Provinsi

Ilustrasi - Intervensi gizi terpadu menjadi kunci utama pemerintah dalam mencapai target turunkan stunting. Pemantauan rutin dan edukasi gizi di 16 provinsi menjadi prioritas Kemenkes. (pixabay.com/endho-2065768)

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan penurunan signifikan angka stunting dan kematian balita di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui intervensi kesehatan dasar yang lebih terintegrasi, dengan fokus utama pada 16 provinsi yang mencatat kasus tertinggi.

Ketua Tim Kerja Kesehatan Balita dan Anak Sekolah Kemenkes, Wira Hartiti, menekankan bahwa keberhasilan target turunkan stunting ini sangat bergantung pada pemantauan rutin, edukasi gizi, serta intervensi preventif yang dimulai sejak masa neonatal.

Dalam kegiatan Evaluasi Program Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah di Jakarta, Selasa (14/10/2025), Wira mengungkapkan bahwa konsentrasi kasus stunting nasional cukup tinggi.

“Sekitar 80 persen kasus stunting secara nasional terkonsentrasi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan NTT, dengan total mencapai 3,6 juta anak,” jelas Wira.

Meskipun secara persentase NTT, Sulawesi Barat, NTB, Maluku Barat Daya, dan Papua Barat menjadi provinsi dengan prevalensi tertinggi, data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus stunting absolut berada di wilayah padat penduduk.

Angka Kematian Balita Masih Tinggi

Wira juga menyoroti data Angka Kematian Bayi (AKB) yang saat ini 16,85 per 1.000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Balita (AkBa) 19,83 per 1.000 kelahiran hidup.

Meskipun telah terjadi penurunan, Wira mengingatkan bahwa angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN lainnya, dengan sebagian besar kasus kematian terjadi pada masa neonatal.

Untuk mencapai target turunkan stunting dan angka kematian, Kemenkes akan memperkuat sejumlah langkah.

“Kita harus memperkuat intervensi gizi, cegah infeksi, dan tata laksana yang tuntas agar angka stunting tidak naik kembali. Monitoring sistematis dan kolaborasi lintas sektor sangat penting,” tegas Wira Hartiti.

Baca Juga : Pemerintah Pusat dan Daerah Tegaskan Komitmen Tangani Radiasi Cesium-137 di Cikande

Grafik jumlah dan prevalensi stunting 2024 di 16 provinsi prioritas Kemenkes, menunjukkan fokus Target Turunkan Stunting di Jawa dan Indonesia Timur. (InfoPublik)
Grafik jumlah dan prevalensi stunting 2024 di 16 provinsi prioritas Kemenkes, menunjukkan fokus Target Turunkan Stunting di Jawa dan Indonesia Timur. (InfoPublik)

Visi 2045: Stunting di Bawah 5 Persen

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan human capital index dan daya saing Indonesia, Kemenkes menargetkan prevalensi stunting nasional turun drastis menjadi 5 persen pada tahun 2045.

“Keberhasilan program ini menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat,” tutupnya.

Adapun 16 provinsi yang menjadi fokus intervensi terintegrasi tersebut meliputi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, NTT, Banten, Aceh, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sumatra Barat, Lampung, Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan. *

 

 

InfoPublik.id

Angkutan Barang Melanggar, Izin Terancam Dibekukan

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan...

Truk angkutan barang melintas di jalan tol saat pembatasan mudik.

Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam Kompak Tetapkan Idul Fitri hari Sabtu

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Indonesia, Malaysia, dan Brunei...

Pengumuman Idulfitri 2026 oleh pemerintah Indonesia.

Malam Penentuan! Sidang Isbat Putuskan Lebaran Hari Ini

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Agama Republik Indonesia...

Suasana pagi Lebaran saat pelaksanaan sholat Idulfitri.

Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri Jumat, 20 Maret 2026

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Otoritas Arab Saudi resmi...

Suasana sholat Idulfitri berjamaah di pagi hari Lebaran.

Mulai Maret 2026, X Batasi Usia Pengguna Minimal 16 Tahun di Indonesia

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Platform media sosial X...

Ilustrasi - aplikasi X terkait kebijakan batas usia pengguna

BPOM Cabut Izin 8 Kosmetik, Klaim Menyesatkan Jadi Sorotan

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan...

Ilustrasi - BPOM mencabut izin edar produk kosmetik bermasalah demi melindungi konsumen.

berita terkini