BERIKABARNEWS l PARIS – Unjuk rasa menentang lonjakan biaya hidup di Prancis berujung kerusuhan di sejumlah kota besar pada Sabtu (17/10/2026) waktu setempat. Aksi tersebut diwarnai penjarahan, pembakaran kendaraan, dan perusakan fasilitas publik. Sebanyak 1.200 demonstran ditangkap, sementara 150 personel polisi dilaporkan terluka.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah. Sementara itu, serikat buruh General Confederation of Labor (CGT) mengklaim jumlah peserta mencapai 800.000 orang.
Demonstrasi yang awalnya digerakkan kelompok mahasiswa tersebut berkembang menjadi aksi protes anti-pemerintah berskala nasional. Selain menuntut perbaikan kondisi ekonomi, massa juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron.
Di pusat Kota Paris, bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan tidak terhindarkan. Sejumlah pemuda yang menutupi wajah membakar mobil, merusak kaca toko, serta menjarah berbagai tempat usaha, mulai dari pertokoan ritel dan apotek hingga butik mewah.
Polisi berupaya membubarkan massa dengan gas air mata dan meriam air. Namun, sejumlah demonstran membalas dengan melemparkan batu dan kembang api ke arah petugas.
Kerusuhan juga menimbulkan korban serius di Kota Saint-Étienne. Seorang remaja berusia 17 tahun dilaporkan kehilangan tangan kanan akibat ledakan granat pengendali massa.
Baca Juga : Kabut Asap Lintas Negara, Timor Leste Liburkan Sekolah
Gelombang kerusuhan tidak hanya terjadi di Paris, tetapi juga meluas ke sejumlah kota, termasuk Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg.
Di Limoges, massa menerobos dan membakar balai kota bersejarah yang telah berdiri selama lebih dari 140 tahun. Kebakaran tersebut menyebabkan sebagian besar bangunan mengalami kehancuran.
Kerusakan fasilitas publik juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain. Kantor balai kota di Marseille dan Lille, gedung kepolisian di Bordeaux, serta pusat informasi wisata di Lyon turut menjadi sasaran perusakan.
Wali Kota Paris Emmanuel Grégoire menggambarkan sejumlah sudut kota mengalami kerusakan parah akibat aksi tersebut.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Le Cornu mengecam aksi kekerasan yang disebutnya sangat brutal. Presiden Emmanuel Macron juga menegaskan bahwa para pelaku penjarahan dan perusakan fasilitas publik akan ditindak tegas melalui proses hukum.
Lonjakan biaya hidup dan inflasi di Eropa menjadi salah satu pemicu utama demonstrasi. Kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah turut memperburuk tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests), yang pernah mengguncang Prancis pada 2018, turut bergabung dengan kelompok mahasiswa dalam aksi protes tersebut.
Baca Juga : Drone Ukraina Serang Pusat Data Terbesar Rusia, AI Terancam
Kekecewaan terhadap kondisi ekonomi juga disuarakan masyarakat. Régine Montfrey, seorang guru di Strasbourg, mengeluhkan rendahnya pendapatan di tengah kenaikan biaya sewa tempat tinggal.
“Saya lelah dengan situasi di mana gaji sangat rendah, tetapi harga sewa rumah terus membubung tinggi,” ungkap Montfrey.
Selain persoalan ekonomi, demonstrasi juga diwarnai tuntutan politik. Sejumlah peserta aksi menyerukan agar Presiden Emmanuel Macron mundur dari jabatannya. Bahkan, beberapa demonstran membandingkan gelombang protes tersebut dengan Revolusi Prancis 1789.
Situasi keamanan yang memburuk turut memanaskan dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden Prancis yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.
Tokoh sayap kanan Marine Le Pen mengecam aksi anarkis yang terjadi selama demonstrasi. Sementara itu, politikus sayap kiri Jean-Luc Mélenchon meminta para demonstran menghentikan penjarahan karena tindakan tersebut dinilai merusak esensi perjuangan masyarakat.
Kerusuhan ini memperlihatkan meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap tekanan ekonomi dan kepemimpinan politik di Prancis. Di tengah tuntutan perbaikan kondisi hidup, pemerintah menghadapi tantangan untuk memulihkan keamanan sekaligus merespons keresahan publik.*
