BERIKABARNEWS l KETAPANG – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Senin (6/10/2025), saat berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan pelaku usaha setempat.
Ketimpangan SDA dan Kesejahteraan Jadi Sorotan
Dalam dialog tersebut, Krisantus menyoroti ketimpangan antara pemanfaatan SDA yang masif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah di daerah penghasil.
Menurutnya, kondisi ini harus segera diperbaiki agar keadilan ekonomi dapat dirasakan secara merata.
“Saya rasa ini belum berkeadilan. Potensi tambang dan perkebunan di Kalbar sangat besar, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum signifikan,” tegas Krisantus.
Ia menambahkan, ketika masyarakat sudah menyerahkan lahan untuk investasi, imbalan pertama yang harus mereka rasakan adalah peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Lahan yang diserahkan masyarakat untuk perkebunan harus berbanding dengan kesejahteraan mereka. Itu prioritas utama,” tambahnya.
Baca Juga : Ria Norsan Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya Lewat Festival Museum 2025 Kalbar
157 Izin Tambang di Ketapang Akan Ditata Ulang
Krisantus juga menyinggung soal tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai masih perlu pembenahan besar-besaran.
Ia mengungkapkan, di Kabupaten Ketapang saja terdapat 157 izin tambang aktif yang akan dievaluasi ulang demi kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan.
“Di Ketapang ini ada 157 izin usaha pertambangan. Semua harus kita rapikan agar pengelolaannya berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ajakan untuk Pelaku Usaha dan Investor
Wagub Kalbar mengajak seluruh pelaku usaha untuk mengubah cara pandang terhadap daerah Kalimantan Barat.
Menurutnya, Kalbar bukan hanya tempat mencari keuntungan ekonomi, melainkan rumah bagi masyarakat yang berhak menikmati hasil kekayaannya sendiri.
“Kekayaan yang didapat dari Kalbar harus kembali kepada rakyat Kalbar. Jangan hanya menanam modal, mengambil hasil bumi, lalu semuanya dibawa keluar. Itu tidak adil,” tegas Krisantus.
Komitmen Pemerintah untuk Tata Kelola Berkeadilan
Krisantus menutup pertemuan dengan menyerukan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam memperbaiki tata kelola SDA.
Ia optimistis bahwa pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat bekerja bersama demi masa depan Kalbar yang lebih adil dan sejahtera. *
MC Kalbar/InfoPublik.id
