BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung Bupati Kubu Raya Sujiwo di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Pontianak, Senin (25/5/2026). Raihan ini sekaligus menandai keberhasilan Kubu Raya mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut.
Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalbar yang dinilai telah bekerja secara profesional, teliti, dan intensif selama proses audit berlangsung.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi instrumen penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar agenda administratif tahunan.
“Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalbar yang telah bekerja sungguh-sungguh. Laporan yang disampaikan hari ini menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sujiwo.
Baca Juga : Wabup Kubu Raya Dorong Perjuangan Nyata untuk Guru Honorer
Meski berhasil mempertahankan opini WTP, Sujiwo menegaskan bahwa capaian tersebut bukan tujuan akhir dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tetap fokus meningkatkan kualitas penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, anggaran daerah harus digunakan secara tepat sasaran, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus terus bergerak menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik. Bagi daerah yang meraih WTP, jadikan itu motivasi untuk mempertahankan kualitas. Bagi yang belum, jadikan itu dorongan untuk berbenah,” katanya.
Baca Juga : Istri Camat Jadi Garda Depan Program Sosial di Kubu Raya
Selain itu, Sujiwo juga mengapresiasi dukungan DPRD Kabupaten Kubu Raya yang selama ini berperan aktif dalam pengawasan dan menjaga sinergi bersama pemerintah daerah.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan evaluasi dari BPK sebagai bagian dari budaya kerja yang transparan, disiplin, dan bertanggung jawab.
Menurut Sujiwo, tantangan pengelolaan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu bekerja lebih adaptif dan inovatif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan.
Melalui raihan opini WTP ke-12 ini, Pemkab Kubu Raya berharap komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah semakin meningkat sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.*
Sumber :
Prokopim Kubu Raya
