BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Ria Norsan baru saja meluncurkan program prioritas Gema Membangun Desa (GMD) di Kalimantan Barat. Program ini digagas sebagai langkah revolusioner dalam pola pelayanan pemerintahan, dari sistem birokrasi yang berorientasi meja kerja, menjadi pelayanan aktif yang hadir langsung di tengah masyarakat desa.
Bahasa sederhananya, yang biasanya masyarakat desa datang ke tempat pelayanan umum di kota, kini cukup menunggu di kantor desa masing-masing. Pelayanan umum tersebut meliputi pembuatan SIM, pembuatan Paspor hingga pembuatan SKCK.
Selain memudahkan masyarakat di pelosok, program ini juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dengan memberikan subsidi pembayaran untuk pelayanan tersebut.
GMD dirancang sebagai pelayanan terpadu dengan kolaborasi lintas sektor dan instansi vertikal, termasuk Polri dan Imigrasi. Program ini menargetkan ribuan desa di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan durasi minimal dua hari pelaksanaan di setiap titik.
Selain pelayanan administratif, GMD juga menghadirkan program yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti Pasar Murah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Layanan Sosial, Bedah Rumah, Peningkatan Infrastruktur Desa (jalan, saluran, fasilitas sosial)
“Program ini bukan sekadar kunjungan. Kami akan tinggal dua malam bersama masyarakat. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Kita berkumpul, mendengar aspirasi, dan memikirkan masa depan masyarakat kita. Kita jangkau pedesaan, kita optimalkan pelayanan,” tegas Gubernur Ria Norsan.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Tutup Muswil DMI, Serukan Persatuan Umat
Gubernur Ria Norsan mengimbau seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk turun langsung memberikan program kerja dan pelayanan nyata di lapangan.
“Saya mendorong seluruh jajaran untuk berlomba menghadirkan pelayanan terbaik. Anggaran yang kita kelola harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Norsan.
Lebih jauh, program ini diyakini akan menjadi instrumen strategis dalam pengumpulan data lapangan yang akurat sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.
“Sudah saatnya kita banyak turun ke lapangan. Kita harus mengetahui keluhan dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya jelas: meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat,” tambahnya.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Ketika desa kuat, maka daerah dan bangsa ini juga akan kuat,” pungkas Gubernur. (ndo)
