BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menetapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus ini ditegaskan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam Forum Konsultasi Publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027 di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/1/2026).
Edi menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga kualitas yang berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Pemerintah kota juga melakukan evaluasi terhadap program pembangunan tahun 2025 dan 2026 sebagai dasar penentuan program yang akan dilanjutkan maupun disempurnakan pada 2027.
“Infrastruktur tetap menjadi fokus utama, mulai dari peningkatan kualitas jalan, trotoar, drainase, hingga saluran air. Ini penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat,” ujar Edi.
Selain infrastruktur dasar, Pemkot Pontianak terus memperkuat sektor air bersih, pengelolaan air limbah, dan persampahan. Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah berjalan akan dilanjutkan, seiring dengan penguatan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Baca Juga : Wali Kota Edi Tekankan Sinergi Angkutan Truk untuk Dukung Distribusi Barang
Di bidang pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana menjadi prioritas, mulai dari PAUD hingga jenjang sekolah menengah. Rehabilitasi dan pembangunan PAUD percontohan yang dimulai sejak 2026 akan dilanjutkan, disertai pemetaan kebutuhan sekolah baru berdasarkan hasil musrenbang.
“Kebutuhan SMP masih terlihat di wilayah timur dan barat, serta SMA di Pontianak Timur. Ini menjadi perhatian kami dalam perencanaan ke depan,” jelasnya.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Pemkot berkomitmen meningkatkan kualitas layanan rumah sakit milik pemerintah daerah, baik di wilayah barat maupun utara, serta memperkuat kolaborasi dengan rumah sakit swasta yang melayani peserta BPJS Kesehatan. Peningkatan fasilitas dan layanan puskesmas, termasuk rehabilitasi dan pembangunan baru, juga terus dilakukan.
Pada aspek sosial, penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, ketertiban umum, dan mitigasi bencana tetap menjadi prioritas, mengingat karakter geografis Pontianak yang rawan genangan dan bencana hidrometeorologi.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Raih Dua Penghargaan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
Edi mengakui bahwa penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya dan anggaran, termasuk potensi penyesuaian kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia optimistis forum konsultasi publik mampu menghasilkan strategi pembangunan yang tepat sasaran.
“Harapannya, RKPD 2027 dapat terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat daya saing kota, serta mencapai bahkan melampaui target pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya.
Optimisme tersebut didukung capaian indikator makro Kota Pontianak yang relatif solid. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 82,80, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Angka kemiskinan pada 2025 berhasil ditekan hingga 4 persen, sementara inflasi berada di level 1,5 persen, sehingga turut menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Namun demikian, Edi menegaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 7,91 persen menjadi tantangan bersama yang harus ditangani melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan Kota Pontianak yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. *
