BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kota Pontianak. Usulan tersebut mencakup penyesuaian regulasi kelembagaan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pengajuan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026). Menurutnya, penyusunan empat Ranperda itu bertujuan menyesuaikan peraturan daerah dengan perkembangan perundang-undangan sekaligus memperkuat pelayanan publik.
“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Ranperda pertama mengatur pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Pencabutan kedua regulasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga : Edi Kamtono Minta Satlinmas Jadi Mata dan Telinga Pemerintah
Ranperda kedua berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Penyempurnaan aturan diperlukan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” kata Edi.
Selanjutnya, Ranperda ketiga mengatur penyelenggaraan transportasi di Kota Pontianak. Pengaturan ini mencakup kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan jaringan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitasi angkutan umum, hingga pengawasan operasional transportasi.
Edi menilai sistem transportasi Pontianak perlu diatur secara terintegrasi, tidak hanya mencakup transportasi darat, tetapi juga transportasi sungai yang menjadi salah satu sarana penting di kota ini.
“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelasnya.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah semakin baik, mobilitas masyarakat meningkat, serta pergerakan orang dan barang menjadi lebih lancar. Pengaturan ini juga diharapkan memperkuat keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.
Sementara itu, Ranperda keempat mengatur penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Baca Juga : 20 Kelompok Budaya Meriahkan Karnaval Pekan Pesona Khatulistiwa Pontianak
Edi menjelaskan, penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur sumber modal BUMD dapat berasal dari penyertaan modal daerah melalui APBD maupun sumber lainnya sesuai ketentuan.
“Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Edi berharap pembahasan empat Ranperda bersama DPRD Kota Pontianak dapat berlangsung efektif dan menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.**
