Kotaku

Pemkot Pontianak Apresiasi Tiga OPD Pengguna KKPD Terbaik

Ariesta Dewi
9 November 2026
11:17

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran. Upaya tersebut diperkuat melalui High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Belanja Daerah Kota Pontianak, Senin (9/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Pontianak juga memberikan penghargaan kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai terbaik dalam memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, seluruh OPD harus mempercepat penerapan transaksi non-tunai serta memastikan sistem pembayaran yang digunakan saling terintegrasi.

Menurutnya, digitalisasi keuangan tidak hanya sebatas mengganti pembayaran tunai menjadi elektronik, tetapi juga membangun tata kelola keuangan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya masih melihat beberapa OPD yang transaksi keuangannya belum terpusat atau terintegrasi. Kita sudah punya aplikasi E-Ponti, jadi perlu diinventarisasi sistem penerimaan dan pembayaran di masing-masing OPD yang bisa diintegrasikan,” ujarnya.

Edi menilai, integrasi sistem pembayaran semakin penting seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah.

Pemkot Pontianak sendiri telah mengembangkan sejumlah fasilitas transaksi elektronik, di antaranya Cash Management System (CMS) Bank Kalbar, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Selain transaksi belanja pemerintah, Edi juga menyoroti pembayaran pajak dan retribusi daerah yang masih dilakukan secara tunai. Ia meminta perangkat daerah terkait memperluas penggunaan kanal pembayaran digital, seperti QRIS dan uang elektronik, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masyarakat.

“Ini perlu kita upayakan beralih ke non-tunai, misalnya menggunakan QRIS atau e-money,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, penerapan transaksi non-tunai telah dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan Bank Kalbar sejak 2018.

Dalam perkembangannya, Pemkot Pontianak juga menyesuaikan layanan SP2D Online agar terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Uji coba terbatas integrasi SP2D Online dengan SIPD-RI telah dilaksanakan pada Juni 2026 dengan melibatkan pengembang sistem dan Bank Kalbar. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan penerapan layanan pencairan dana secara elektronik yang lebih luas.

“SP2D Online sudah kita uji coba dan infrastrukturnya sudah disiapkan. Artinya, fasilitasnya sudah tersedia, tinggal bagaimana pelaksanaannya terus kita optimalkan,” jelas Amirullah.

Terkait penggunaan KKPD, Amirullah menyampaikan bahwa fasilitas tersebut mulai diterapkan pada 2024 melalui sejumlah OPD sebagai proyek percontohan.

Hingga 2026, pemanfaatannya telah diperluas untuk mendukung pembayaran perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa pemerintah. Namun, penggunaan kartu tersebut masih perlu ditingkatkan.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah membangun pemahaman aparatur mengenai prosedur transaksi dan mekanisme pertanggungjawaban pembayaran menggunakan KKPD.

“Kita sudah diberikan kemudahan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Jadi fasilitas ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kartunya sudah tersedia, tetapi belum digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,” pesannya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Pontianak memberikan penghargaan kepada tiga OPD dengan pemanfaatan KKPD terbaik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak meraih peringkat pertama, disusul Dinas Lingkungan Hidup di posisi kedua dan Dinas Kesehatan sebagai peringkat ketiga.

Penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong OPD lainnya untuk meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Amirullah juga mengingatkan seluruh kepala OPD selaku pengguna anggaran agar aktif memantau pelaksanaan program dan realisasi belanja di masing-masing unit kerja.

Menurutnya, kemudahan transaksi melalui KKPD seharusnya dapat mengurangi hambatan administratif sehingga pelaksanaan program tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.

“Kepala OPD sebagai pengguna anggaran harus memahami dan memantau realisasi belanjanya. Jangan hanya menyerahkan seluruhnya kepada bendahara atau pengelola keuangan. Pimpinan juga harus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana,” tegasnya.

Melalui penguatan koordinasi dengan perbankan dan seluruh perangkat daerah, Pemkot Pontianak berharap digitalisasi transaksi keuangan semakin optimal.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.**