BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI menyatukan langkah untuk mempercepat penanganan persoalan air baku dan meningkatkan infrastruktur transportasi. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dinilai penting agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara terpadu.
Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan antara Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie, jajaran balai kementerian terkait, serta perangkat daerah provinsi dan kota di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).
Edi mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu prioritas, terutama setelah intrusi air laut saat musim kemarau memengaruhi kualitas air baku Perumda Air Minum.
“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujar Edi seusai pertemuan.
Menurutnya, penyamaan persepsi antarpemerintah diperlukan agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada kajian teknis untuk menentukan solusi yang paling efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.
Baca Juga : Wali Kota Edi Dukung Duplikasi Jembatan Kapuas II untuk Atasi Kemacetan
Selain mengatasi intrusi air asin, Pemkot Pontianak juga membahas rencana peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di Pontianak Utara. Edi menyebut penambahan kapasitas tersebut dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan kawasan, termasuk memenuhi kebutuhan air bersih Sekolah Rakyat dan lingkungan sekitarnya.
“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.
Sementara itu, Syarif Abdullah Alkadrie menilai persoalan ketersediaan air tawar di Pontianak membutuhkan kajian mendalam. Sejumlah alternatif, seperti pembangunan waduk dan perpanjangan jaringan pipa, perlu ditelaah dengan mempertimbangkan kondisi serta keterbatasan masing-masing.
“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujar Syarif.
Ia menjelaskan, kondisi sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang memperoleh pasokan air dari kawasan pegunungan. Ketergantungan pada curah hujan dan kondisi sungai membuat wilayah ini rentan terhadap intrusi air laut, terutama ketika kemarau berlangsung panjang dan curah hujan di hulu berkurang.
“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.
Pertemuan tersebut juga membahas peningkatan kapasitas jalan nasional untuk mengurangi kemacetan di Pontianak. Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.
Baca Juga : Diskominfo Pontianak Optimalkan Google Workspace untuk Tingkatkan Produktivitas ASN
Edi menegaskan, penataan jalan perlu disertai peningkatan fasilitas pendukung, seperti trotoar, turap, penerangan jalan, dan fasilitas bagi pejalan kaki.
“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Edi mendorong pembangunan jaringan jalan yang dapat mengalihkan kendaraan berat agar tidak seluruhnya melintasi pusat kota. Rencana tersebut mencakup jalan tol atau highway menuju Kijing dan kawasan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.
“Inilah bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” katanya.
Syarif menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci untuk menindaklanjuti berbagai rencana tersebut. Pertemuan bersama pemerintah daerah dan balai kementerian diharapkan dapat menyamakan persepsi sekaligus memperjelas langkah yang perlu dilakukan.
“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.
Ia berharap hasil pembahasan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut ke kajian teknis, penentuan prioritas, serta penyusunan tahapan pelaksanaan dan dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing.
“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya.*
