BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah berbasis digital.
Menurut Edi, arah kebijakan anggaran daerah difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik agar masyarakat semakin mudah dan efisien dalam mengakses layanan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah digitalisasi layanan di berbagai sektor.
“Pelayanan digital bukan berarti mempersulit, justru sebaliknya, mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan, digitalisasi menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Langkah ini juga sejalan dengan masukan sejumlah fraksi DPRD Kota Pontianak dalam pandangan umum terhadap kebijakan anggaran pada rapat paripurna sebelumnya.
Edi mengakui, sektor perdagangan masih menjadi fokus pembenahan, terutama dalam hal pendataan yang belum sepenuhnya maksimal. Pemerintah kota terus berupaya melakukan pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi, termasuk memberikan imbauan kepada para pedagang agar tertib dalam menjalankan kewajiban penggunaan fasilitas pemerintah.
“Pemerintah kota juga berkomitmen merealisasikan hak-hak para pedagang, agar mereka dapat menggunakan fasilitas dengan baik dan nyaman. Dengan begitu, mereka bisa berusaha secara maksimal dan memperoleh penghasilan yang layak,” jelasnya.
Baca Juga : Sinergi Bersama Wujudkan Kota Pontianak yang Toleran dan Aman
Selain perdagangan, Pemkot Pontianak juga memperkuat sumber pendapatan lain seperti pajak dan retribusi daerah. Transformasi digital pada sistem pembayaran pajak dan retribusi menjadi strategi utama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Kita terus berinovasi agar layanan pajak dan retribusi bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Dengan sistem yang transparan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Edi menilai, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya penerimaan, tetapi juga pada efisiensi penggunaan anggaran. Setiap program dan kegiatan pemerintah, katanya, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Terutama dalam bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” pungkasnya. (ndo)
Prokopim
