Kotaku

Pemkot Pontianak Perkuat Mitigasi Konflik Kepentingan untuk Cegah Praktik KKN

Ariesta Dewi
12 November 2026
13:04

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memperkuat langkah pencegahan konflik kepentingan atau conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, adil, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Conflict of Interest bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih” yang dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis (12/11/2026).

Edi mengatakan, konflik kepentingan berpotensi terjadi dalam aktivitas sehari-hari aparatur sipil negara (ASN), terutama ketika hubungan pribadi memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mencontohkan, potensi konflik kepentingan dapat muncul dalam proses perizinan ketika pemohon memiliki hubungan pertemanan, keluarga, maupun pernah menjadi rekan kerja dengan petugas pelayanan.

“Misalnya dalam proses perizinan, ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan, atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal,” ujarnya.

Menurut Edi, kondisi tersebut harus dipahami oleh setiap aparatur agar mampu membedakan tindakan yang masih sesuai ketentuan dengan perilaku yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Salah satu langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam pelayanan sehari-hari adalah penggunaan sistem antrean. Dengan mekanisme tersebut, seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama tanpa dipengaruhi kedekatan pribadi dengan petugas.

Selain pelayanan perizinan, Edi juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk di dalamnya penunjukan penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO) yang memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pihak pengambil keputusan.

Ia menegaskan, setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan profesional, memiliki landasan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Integritas juga harus tetap dijaga tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan program.

“Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik,” tegasnya.

Edi menambahkan, penerapan prosedur harus dibarengi kemampuan organisasi dalam mengelola pelayanan secara efektif. Jangan sampai prosedur yang tidak dikelola dengan baik justru memperlambat pelayanan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Ia berharap workshop tersebut dapat meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengenali risiko konflik kepentingan sejak dini. Upaya pencegahan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui mitigasi, monitoring, pengawasan, dan pembinaan.

Selain itu, evaluasi terhadap hasil program dan kualitas pelayanan pemerintah harus terus dilakukan. Pemkot Pontianak juga perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dengan melibatkan lembaga survei atau perguruan tinggi independen.

“Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan, dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan,” ungkapnya.

Pengadaan Barang dan Jasa hingga Perizinan Jadi Area Rawan

Sementara itu, Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, konflik kepentingan telah lama menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik oleh pengawas internal maupun eksternal.

Beberapa bidang yang memiliki potensi konflik kepentingan antara lain pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, serta pengelolaan pendapatan daerah yang mencakup pajak dan retribusi.

Menurut Trisnawati, identifikasi menjadi tahapan awal untuk memastikan apakah suatu kondisi benar-benar memenuhi kriteria konflik kepentingan atau tidak.

Untuk memperkuat pemahaman aparatur, workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB. Materi yang diberikan diharapkan membantu ASN memahami kriteria konflik kepentingan sekaligus langkah-langkah mitigasinya.

“Harapannya, ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak dapat memahami hal-hal apa saja yang masuk dalam kriteria konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan mampu membedakan mana kondisi yang harus dicegah dan mana yang sebenarnya tidak termasuk konflik kepentingan,” jelasnya.

Trisnawati menambahkan, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sebelum terjadi. Apabila kondisi tersebut ditemukan saat aparatur menjalankan tugas, ASN harus mendeklarasikan dan melaporkannya agar dapat ditangani sesuai ketentuan.

Ia mengingatkan bahwa tidak semua indikasi dapat langsung dikategorikan sebagai konflik kepentingan. Karena itu, diperlukan identifikasi secara cermat agar langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan tepat sasaran.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Pontianak berharap aparatur semakin memahami batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan. Dengan demikian, integritas penyelenggaraan pemerintahan dapat terus diperkuat dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

“Diperlukan identifikasi secara cermat agar langkah pencegahan dan penanganan yang diambil tepat sasaran,” pungkasnya.**