BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat tata kelola risiko banjir melalui pendekatan berbasis bukti, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis menghadapi risiko banjir yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, dinamika pasang surut laut, curah hujan tinggi, serta penurunan muka tanah di wilayah perkotaan.

Penguatan tata kelola tersebut dilakukan melalui peningkatan basis ilmiah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan instrumen perencanaan keuangan risiko, serta pelibatan aktif masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Pontianak bekerja sama dengan berbagai mitra akademik dan organisasi pendukung, termasuk melalui dukungan teknis Proyek Flood Impacts, Carbon Pricing, and Ecosystem Sustainability (FINCAPES) yang dilaksanakan oleh Universitas Waterloo, Kanada, dengan dukungan pendanaan dari Global Affairs Canada.

Sebagai kota pesisir dataran rendah, Pontianak menghadapi tantangan banjir yang terus meningkat. Pada Desember 2025, sejumlah wilayah tercatat mengalami banjir rob hingga dua kali dengan ketinggian air mendekati dua meter. Kondisi ini mempertegas pentingnya pengelolaan risiko banjir secara terencana dan berkelanjutan.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa topografi kota yang relatif rendah membuat beberapa kawasan sangat rentan terhadap banjir rob, khususnya di wilayah bantaran Sungai Kapuas. Air laut kerap masuk ke rumah warga, menimbulkan kerusakan material, bahkan memaksa sebagian warga mengungsi.

“Meski air bisa surut, banjir sering kembali keesokan harinya dan dapat berlangsung selama empat hingga lima hari berturut-turut,” ujarnya saat Kick-Off Meeting Peluncuran Kajian Kerugian dan Kerusakan Banjir secara Aktuaria di Pontianak, Kamis (15/1/2026).

Sebagai bagian dari penguatan perencanaan berbasis data, pada periode 2024–2025 Pemkot Pontianak telah melaksanakan kajian risiko banjir komprehensif melalui pengembangan skenario dan peta bahaya banjir dengan dukungan Proyek FINCAPES. Kajian ini bertujuan memahami potensi perubahan frekuensi, kedalaman, dan durasi banjir di masa depan akibat perubahan iklim.

Studi tersebut dilaksanakan oleh Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala dan hasilnya telah diserahkan kepada Bapperida Kota Pontianak sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kota.

Sebagai tindak lanjut, saat ini tengah berlangsung studi perhitungan kerugian dan kerusakan banjir secara aktuaria yang juga didukung oleh Proyek FINCAPES. Studi ini diawali dengan Kick-Off Meeting dan Bimbingan Teknis pada 15–16 Januari 2026, dengan tujuan mengukur potensi kerugian finansial akibat banjir, baik pada kondisi iklim saat ini maupun dalam berbagai skenario perubahan iklim di masa depan.

Principal Investigator Proyek FINCAPES dari Universitas Waterloo, Prof. Stefan Steiner, menjelaskan bahwa analisis aktuaria penting untuk menerjemahkan risiko banjir ke dalam dampak finansial yang terukur. Menurutnya, peta bahaya banjir menunjukkan tingkat paparan, tetapi belum memberikan gambaran besaran kerugian yang harus ditanggung kota.

“Analisis ini membantu mendukung pengambilan keputusan kebijakan dan penganggaran yang lebih berbasis risiko,” jelasnya.

Baca Juga : Wali Kota Edi Dorong PDAM Pontianak Lebih Responsif, Kebocoran Air Jadi Sorotan

Studi aktuaria ini dilaksanakan oleh Departemen Aktuaria Universitas Gadjah Mada dengan melibatkan Universitas Tanjungpura dalam pengumpulan data. Metode catastrophe modelling digunakan untuk memperkirakan kerugian pada berbagai periode ulang banjir dan skenario iklim, serta menghasilkan indikator seperti Average Annual Loss (AAL). Pelaksanaannya direncanakan berlangsung selama enam hingga sembilan bulan dan akan ditutup dengan presentasi hasil serta lokakarya diseminasi kepada para pemangku kepentingan.

Salah satu perhatian utama dalam studi ini adalah integrasi prinsip Gender Equality and Socio-Economic Inclusion (GESEI), agar perhitungan kerugian tidak hanya berfokus pada dampak fisik dan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan kerentanan berdasarkan gender, usia, disabilitas, dan struktur rumah tangga.

Team Lead Research dari Universitas Gadjah Mada, Danang Teguh Qoyyimi, menegaskan bahwa meski banjir di Pontianak relatif sering dengan ketinggian genangan yang tidak selalu besar, dampaknya nyata secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini, bukan setelah bencana terjadi.

Baca Juga : Pemkot Pontianak Perpanjang Kerja Sama Lahan Rumkital TNI AL

Selain penguatan kajian teknis, Pemkot Pontianak juga mendukung peningkatan kesadaran publik dan komunikasi risiko yang lebih inklusif. Pada 2025, Yayasan Kolase dengan dukungan Proyek FINCAPES melaksanakan inisiatif Photovoice yang melibatkan warga di kawasan rawan banjir untuk mendokumentasikan pengalaman mereka melalui foto dan narasi.

Hasilnya didiseminasikan melalui kegiatan bertajuk “Mata Warga Memaknai Risiko Banjir Pontianak” yang digelar pada 15–16 Januari 2026 di Rumah Budaya Kampung Wisata Caping, Pontianak Tenggara. Kegiatan ini menampilkan puluhan karya foto warga, refleksi komunitas, serta podcast dialog yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga setempat.

Ketua Yayasan Kolase, Andi Fachrizal, menyampaikan bahwa pendekatan Photovoice menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam memahami dan menyuarakan risiko banjir. Foto dan cerita warga menggambarkan dampak banjir terhadap kehidupan sehari-hari, mata pencaharian, dan keselamatan, sekaligus membuka ruang dialog antara komunitas dan institusi.

Prof. Stefan Steiner menambahkan bahwa pengalaman masyarakat menjadi pelengkap penting bagi kajian ilmiah. Menurutnya, risiko banjir tidak hanya terjadi dalam data dan peta, tetapi dirasakan langsung di rumah, gang sempit, sekolah, dan usaha kecil warga.

Secara keseluruhan, penguatan kajian bahaya banjir, pengembangan analisis kerugian secara aktuaria, serta peningkatan kesadaran publik berbasis komunitas mencerminkan langkah Kota Pontianak menuju tata kelola risiko banjir yang lebih terpadu. Pendekatan ini menghubungkan data ilmiah, pengetahuan lokal, dan pertimbangan keuangan sebagai dasar perencanaan pembangunan kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan. *