BERIKABARNEWS l SINGKAWANG – Pemerintah Kota Singkawang bersama organisasi Migrant CARE memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Identifikasi Ragam Masalah Perdagangan Orang di Kalimantan Barat, Rabu (21/1/2026).
Kegiatan yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Singkawang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti, yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan orang, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat.
Menurut Dwi Yanti, FGD menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi serta merumuskan langkah konkret dalam pencegahan TPPO, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang kerap menjadi sasaran.
“Forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kebijakan daerah serta mendorong kerja kolaboratif antarinstansi dalam pencegahan perdagangan orang,” ujarnya.
FGD ini diinisiasi oleh Migrant CARE sebagai bentuk komitmen mendorong perlindungan hak-hak migran dan warga rentan. Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, bersama tim ahli memaparkan berbagai pola dan tantangan penanganan TPPO di Kalimantan Barat.
Diskusi turut melibatkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat, serta praktisi dan akademisi. Para peserta membahas strategi pencegahan, penguatan pengawasan, hingga perlunya edukasi masyarakat agar tidak mudah terjerat bujuk rayu pelaku TPPO.
Baca Juga : Tjhai Chui Mie Pimpin Penanaman Pohon di Jalan Protokol Singkawang
Pemkot Singkawang menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil FGD melalui program dan kebijakan yang lebih terarah. Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan Migrant CARE dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempersempit ruang gerak pelaku perdagangan orang.
“Perlindungan masyarakat dari praktik perdagangan orang adalah tanggung jawab bersama dan harus terus diperkuat,” pungkas Dwi Yanti.
Melalui kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, LSM, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan TPPO di Kalimantan Barat semakin efektif dan berkelanjutan. (ing)
