BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD Provinsi Kalbar resmi memasuki tahap akhir penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kepastian tersebut ditandai melalui Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Balairung Sari Kantor DPRD Kalbar, Selasa (20/1/2026).
Rapat paripurna dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, serta Sekretaris Daerah Harisson. Agenda utama rapat adalah penyampaian keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri atas APBD 2026.
Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa penetapan APBD 2026 merupakan hasil sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Seluruh tahapan penyusunan anggaran telah berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
Ia menegaskan APBD 2026 diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah segera merealisasikan program prioritas secara efektif dan akuntabel.
“Anggaran ini harus menjadi akselerator pembangunan daerah. Program-program strategis harus segera dijalankan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Berdasarkan penetapan tersebut, total APBD Kalbar Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp6,22 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp5,97 triliun, sementara belanja daerah ditetapkan Rp6,22 triliun. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp300 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Pemprov Kalbar menghadapi tantangan berupa pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp522 miliar. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk melakukan efisiensi internal dan penyesuaian program berbasis skala prioritas.
Baca Juga : SOIna Kalbar Dikukuhkan, Pemprov Perkuat Olahraga Inklusif
Pemprov Kalbar juga berupaya melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan kembali alokasi dana tersebut. Di sisi lain, efisiensi diarahkan pada penguatan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan penerangan jalan umum dan infrastruktur dasar.
Selain itu, pemerintah provinsi tengah mengusulkan peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional pada titik-titik strategis. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemeliharaan daerah sekaligus mempercepat konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat.
Dengan finalisasi APBD 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada pembangunan yang merata dan berkelanjutan. *
Sumber :
MC Kalbar
