BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menggenjot pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Bumi Khatulistiwa.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-7 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar yang digelar di Hotel Alimor, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (22/1/2026).
Dalam sambutannya, Ria Norsan mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,3 persen. Capaian ini didorong oleh penguatan sektor-sektor unggulan, meningkatnya iklim investasi, serta transformasi ekonomi yang mengarah pada peningkatan nilai tambah produk lokal.
Ia mengapresiasi pelaksanaan Musprov Kadin Kalbar yang dinilai strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Gubernur berharap forum ini mampu melahirkan kepengurusan yang solid dan berkontribusi nyata dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Meski demikian, Ria Norsan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar dolar. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, sejalan dengan target nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Baca Juga : Ria Norsan Ajak Partai Politik Perkuat Sinergi Bangun Kalbar
Selain pertumbuhan ekonomi, Gubernur juga menyoroti kondisi inflasi Kalimantan Barat yang masih relatif terkendali. Hal ini, kata dia, merupakan hasil kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Musprov Kadin Kalbar juga dihadiri tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang. Ia menegaskan peran strategis Kadin sebagai mitra pemerintah, bukan sekadar organisasi pengusaha.
Menurutnya, Kadin memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
OSO menilai kolaborasi antara perencanaan pemerintah dan sudut pandang dunia usaha akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia berharap Musprov ke-7 ini mampu melahirkan keputusan strategis demi kemajuan Kalimantan Barat ke depan. *
Sumber :
MC Kalbar
