BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (4/6/2026). Opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemprov Kalbar dinilai telah disusun secara wajar, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Capaian ini sekaligus menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan rasa syukur atas raihan tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses penguatan tata kelola pemerintahan yang baik agar setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Ia juga memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan internal pemerintah daerah.
Baca Juga : Buka Seminar Kebangsaan, Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Kalbar Rawat Keberagaman
Keberhasilan mempertahankan opini WTP disebut tidak terlepas dari komitmen Pemprov Kalbar dalam menjaga akuntabilitas, transparansi anggaran, dan efisiensi pengelolaan fiskal daerah.
Melalui tata kelola yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan anggaran serta memastikan penggunaan dana publik lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, sinergi antara Pemprov Kalbar, DPRD Provinsi Kalbar, dan BPK RI dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi Kalbar berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengelolaan anggaran yang sehat dan transparan, berbagai program pembangunan di Kalimantan Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat di berbagai sektor.*
