BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara daring dari Ruang Data Analytic Room (DAR), Kamis (6/11/2025).
Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat pelaksanaan anggaran di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Dalam arahannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa APBD merupakan motor penggerak utama perekonomian daerah dan nasional, sehingga realisasi anggaran tidak boleh tertunda.
“Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat realisasi APBD. Hal ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wamendagri.
Ia menambahkan, percepatan belanja daerah akan mempercepat peredaran uang di masyarakat, yang berdampak langsung pada meningkatnya daya beli dan aktivitas ekonomi lokal.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Tekankan Peran Strategis Pemuda dalam Membangun Kalbar
Sementara itu, Gubernur Ria Norsan melaporkan bahwa capaian Realisasi APBD Kalbar menunjukkan hasil yang bervariasi antara pendapatan dan belanja. Hingga awal November 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar telah mencapai 82,78 persen, sedangkan realisasi belanja berada di angka 55,44 persen.
“Capaian pendapatan cukup baik dan kami apresiasi. Namun sektor belanja masih perlu diakselerasi. Saya optimis pada akhir tahun realisasi APBD Kalbar dapat mencapai lebih dari 90 persen, bahkan bisa 100 persen,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif dan tepat sasaran, agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah percepatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalbar untuk memenuhi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. *
Sumber :
MC Kalbar/InfoPublik.id
