BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.
Komitmen tersebut dibahas dalam podcast bertema “Membangun SDM Kalbar yang Tangguh, Adaptif, dan Berdaya Saing” yang digelar di Kantor BPSDM Provinsi Kalbar, Kamis (15/1/2026). Podcast ini menghadirkan Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, dan Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, sebagai narasumber.
Sekda Kalbar Harisson menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas ASN sebagai penggerak utama roda pemerintahan.
“ASN adalah motor pembangunan. Tanpa kolaborasi dan kemampuan mengoptimalkan potensi daerah, tujuan pembangunan Kalbar tidak akan tercapai,” ujar Harisson.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir ASN agar tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mengedepankan budaya kerja BerAKHLAK yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, serta kolaborasi.
Menghadapi era transformasi digital, Harisson mengingatkan ASN untuk terus meningkatkan literasi teknologi agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan transparan.
Menurutnya, penguasaan teknologi informasi, termasuk pemahaman terhadap kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), menjadi keharusan bagi ASN. Digitalisasi layanan, khususnya di sektor kesehatan dan layanan dasar, dinilai penting untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
Selain kompetensi, Harisson juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fisik ASN agar tetap produktif dan profesional dalam menjalankan tugas.
Baca Juga : Ria Norsan Pimpin DMI Kalbar, Fokus Jadikan Masjid Pusat Umat
Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, menjelaskan bahwa BPSDM berperan sebagai pusat pengembangan kompetensi dan karakter ASN. Berbagai metode pembelajaran adaptif diterapkan, mulai dari pelatihan daring hingga pemanfaatan media kreatif seperti podcast.
“Kami menerapkan pendekatan bottom-up dan berkoordinasi dengan BPSDM Kemendagri agar program pengembangan ASN sesuai dengan kebutuhan daerah,” jelas Windy.
Memasuki 2026, BPSDM Kalbar menyiapkan program unggulan berupa pelatihan penyusunan policy brief bagi pejabat pimpinan tinggi. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan ASN dalam menganalisis persoalan, merumuskan solusi, dan melahirkan kebijakan yang inovatif.
Windy menegaskan bahwa setiap pelatihan akan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan dampaknya terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Pelatihan tidak hanya berhenti pada sertifikat, tetapi harus berdampak nyata bagi kinerja ASN dan kepuasan masyarakat,” tegasnya.
Melalui penguatan SDM, adaptasi teknologi, dan evaluasi berbasis kinerja, Pemprov Kalbar optimistis dapat mewujudkan birokrasi yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. *
Sumber :
MC Kalbar/InfoPublik.id
