BERIKABARNEWS l TERNATE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 di Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan nasional ini diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh provinsi, kepala badan keuangan, perencanaan, pendapatan, serta inspektur daerah se-Indonesia. Pemprov Kalbar diwakili Sekda Harisson yang hadir untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah di tengah dinamika dan tantangan ekonomi nasional.
Dalam forum tersebut, Harisson menyoroti pentingnya strategi fiskal yang adaptif menyusul adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran kini menjadi keharusan agar belanja daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah harus semakin selektif, efektif, dan efisien dalam membelanjakan APBD. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Harisson.
Ia juga menekankan perlunya mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, inovasi dan kreativitas dalam menggali potensi pendapatan menjadi kunci menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dibutuhkan kerja ekstra dan terobosan inovatif agar pendapatan daerah meningkat tanpa membebani ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan Rakor diawali dengan jamuan makan malam (gala dinner) yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Pada kesempatan tersebut, Harisson turut berdiskusi bersama Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe dan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, sembari mengapresiasi keramahan tuan rumah serta kekayaan budaya dan potensi alam Maluku Utara.
Baca Juga : HUT ke-69 Kalbar, Gubernur Ria Norsan Resmikan Proyek Strategis
Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menyampaikan bahwa kondisi geografis daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan. Namun, semangat kebersamaan dan gotong royong tetap menjadi kekuatan utama.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2026 diharapkan menjadi wadah berbagi praktik terbaik antar pemerintah daerah, sekaligus memperkuat koordinasi nasional dalam menciptakan pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. *
