BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memfokuskan upaya peningkatan kualitas pemuda melalui penguatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berbasis kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi IPP yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, di Aula BPSDM Provinsi Kalbar, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan ini diikuti kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, instansi vertikal, serta organisasi kepemudaan sebagai bagian dari penguatan koordinasi strategis penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
Sekda Kalbar Harisson menegaskan bahwa pemuda merupakan aset strategis yang akan menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh sektor terkait.
“Pembangunan kepemudaan tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus lintas sektor, terencana, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Harisson menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi instrumen strategis untuk mengukur kualitas pemuda sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan kepemudaan yang tepat sasaran.
“IPP bukan sekadar angka statistik, tetapi alat kendali kebijakan agar pembangunan pemuda benar-benar terarah,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan IPP merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, tidak hanya perangkat daerah yang menangani kepemudaan, tetapi juga sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perencanaan, dan sektor strategis lainnya.
Dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, Harisson juga mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui organisasi kepemudaan maupun forum resmi pemerintah.
“Pemuda harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, diberi ruang untuk menyampaikan gagasan dan berkontribusi secara nyata,” katanya.
Baca Juga : Wagub Kalbar Dorong GAMKI Kawal Pembangunan dan Pengawasan CSR
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Sugeng Hariadi, menjelaskan bahwa IPP mencakup berbagai domain strategis, antara lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
“Karena mencakup banyak sektor, IPP membutuhkan koordinasi lintas sektor, baik dalam penyediaan data maupun pelaksanaan program,” jelasnya.
Ia menambahkan, metode penghitungan IPP terus disempurnakan melalui peninjauan indikator dan pemanfaatan data terkini, sejalan dengan rencana penyesuaian Perpres Nomor 43 Tahun 2022 dengan RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalbar berharap terbangun komitmen bersama lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pemuda secara berkelanjutan, berbasis data, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan daerah. *
Sumber :
MC Kalbar/InfoPublik.id
