Pemkot Pontianak Perketat Penyaluran Hibah dan Bansos untuk Cegah Penyimpangan

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati membuka sosialisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memperkuat pengawasan dan pengelolaan dana hibah serta bantuan sosial (bansos) guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Inspektur Kota Pontianak, Trisnawati, menegaskan bahwa setiap penggunaan dana APBD harus tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Hibah dan bansos bukan hadiah. Ini instrumen kebijakan untuk menekan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Karena itu harus akuntabel, transparan, dan bebas dari intervensi,” ujar Trisnawati saat membuka Sosialisasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bansos di Aula SSA Kantor Wali Kota, Rabu (27/11/2025).

Trisnawati menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan penyaluran anggaran lebih efisien dan selektif, terutama setelah penyesuaian nasional terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). Prioritas penyaluran hibah harus berbasis kebutuhan masyarakat dan bukan didasari kedekatan politik atau hubungan personal.

Ia menjelaskan bahwa dana hibah tidak hanya mendukung perlindungan sosial, tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan modal usaha produktif, serta pembangunan sarana publik. Namun seluruh proses wajib melalui mekanisme verifikasi ketat dan terdokumentasi mulai tahap pengajuan hingga pelaporan.

Baca Juga : Satgas Siapkan Rekomendasi Penindakan Premanisme di Semua Lini

Trisnawati juga meminta perangkat daerah memaksimalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama agar penerima hibah dan bansos tepat kategori dan sesuai data faktual.

“Kesalahan verifikasi sekecil apa pun dapat berdampak besar. Ini harus kita kawal bersama,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi menghadirkan BPK Perwakilan Kalimantan Barat sebagai narasumber teknis untuk memperkuat pemahaman standar tata kelola, termasuk praktik baik dan kasus yang harus dihindari. Agenda tersebut menjadi bagian dari pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 dan komitmen Pemkot Pontianak dalam pencegahan korupsi.

“Melalui pertemuan ini, Pemkot berharap distribusi hibah dan bansos tidak hanya terserap secara administrasi, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Trisnawati. (ndo)

Kabut Asap, Disdikbud Pontianak Atur Jam Belajar dan Liburkan PAUD

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan...

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Sri Sujiarti mengimbau seluruh SD dan SMP untuk meniadakan aktivitas pembelajaran di luar ruangan.

Singkawang Dukung Produksi Film Biografi, Dorong Industri Kreatif Daerah

BERIKABARNEWS l SINGKAWANG – Pemerintah Kota Singkawang menyatakan...

Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin menerima audiensi tim PH HAHA Production terkait rencana produksi film biografi

Satpol PP Pontianak Monitoring Waterfront City, Pastikan Kenyamanan Pengunjung

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Satuan Polisi Pamong Praja...

Satpol PP Kota Pontianak menggelar kegiatan penertiban gepeng yang berada di kawasan waterfront, sekaligus mengimbau warga untuk waspada terhadap aksi jambret dan copet di kawasan tersebut.

PW IWSS Kalbar Rayakan HUT ke-4, Perkuat Jaringan dan Lestarikan Budaya

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pengurus Wilayah Ikatan Wanita...

Momen peringatan HUT ke-4 Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) Kalbar.

Disdikbud Pontianak Hentikan Aktivitas Luar Ruangan SD–SMP Akibat Asap Karhutla

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan...

Ilustrasi - Siswa SD di Pontianak menggunakan masker saat beraktivitas di sekolah akibat asap kebakaran lahan.

Perkuat Patroli Karhutla, Sekda Pontianak Minta Tim Siaga 24 Jam

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak...

Pemerintah Kota Pontianak menggelar rapat koordinasi dalam penanganan kebakaran lahah di wilayah Kota Pontianak.

berita terkini