BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat telah rampung. Polda Kalbar menjadwalkan penyerahan tersangka berinisial SO beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 17 November 2026.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar telah menyelesaikan penyidikan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652 tersebut.
Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengungkapkan, SO merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Disnakertrans Provinsi Kalbar pada Tahun Anggaran 2025.
Berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU. Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.
Dengan terpenuhinya kelengkapan berkas perkara, penyidik kini mempersiapkan pelaksanaan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.
Burhanuddin mengatakan, penyerahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Penyelesaian penyidikan kasus ini diumumkan Ditreskrimsus Polda Kalbar pada Kamis (12/11/2026).
Baca Juga : Polda Kalbar Ungkap 25 Kasus PETI, 41 Tersangka Ditangkap
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, dugaan penyimpangan anggaran dalam perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp448.082.652.
“Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh tersangka SO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652,” jelas Burhanuddin.
Selain menuntaskan proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Kalbar juga melakukan upaya pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset milik tersangka.
Aset yang disita tersebut diperkirakan bernilai Rp150 juta. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery) dalam penanganan perkara dugaan korupsi tersebut.
Baca Juga : Karantina Kalbar Musnahkan 208 Kg Produk Ilegal dari Malaysia-Singapura
Dalam perkara ini, SO disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana. Penyidik menerapkan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf a KUHP.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara minimal dua tahun hingga maksimal 20 tahun.
Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.
Burhanuddin menegaskan, penanganan kasus ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar dalam mengawal pengelolaan keuangan negara agar berjalan secara bersih dan akuntabel.
“Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara,” tegasnya.**
