BERIKABARNEWS l BOGOR – Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas nasional dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penegasan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Rakornas yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta 4.011 pimpinan lembaga dan kepala daerah se-Indonesia ini turut diikuti Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, Rakornas 2026 difokuskan pada sinkronisasi kebijakan melalui tiga agenda strategis.

Pertama, sektor ekonomi dan investasi dengan penekanan pada hilirisasi energi dan penguatan iklim investasi.

Kedua, sektor pangan dan kesejahteraan, yang membahas swasembada pangan, Program Makan Bergizi Gratis, serta pengembangan Desa Merah Putih.

Ketiga, sektor hukum dan keamanan yang melibatkan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan KPK dalam pengawalan program strategis nasional.

Puncak Rakornas ditandai dengan komitmen bersama seluruh kepala daerah untuk tidak hanya “bergerak”, tetapi juga “melompat” dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya etika kepemimpinan yang adil, jujur, dan berpihak kepada rakyat. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang bekerja nyata, bukan yang mengutamakan kepentingan pribadi.

“Masyarakat Indonesia menginginkan pemimpin yang adil, jujur, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Saudara-saudara adalah harapan rakyat,” tegas Presiden.

Baca Juga : Dekranasda Kalbar Perluas Kolaborasi dengan Wanita Patra Pertamina

Presiden juga meluncurkan Gerakan Indonesia Asri dan menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk terlibat langsung dalam penanganan persoalan sampah yang dinilai menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan.

Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan Presiden. Ia menegaskan bahwa dedikasi kepada rakyat serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah merupakan harga mati bagi setiap pemimpin.

“Dedikasi kepada rakyat adalah harga mati. Keamanan dan ketertiban daerah menjadi fondasi utama kedaulatan bangsa,” ujar Ria Norsan.

Meski sinergi pusat dan daerah dinilai terus membaik, pemerintah mengakui masih adanya tantangan berupa tumpang tindih regulasi. Rakornas ini diharapkan menjadi momentum penyelarasan kebijakan demi birokrasi yang lebih efisien dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. *

Sumber :

MC Kalbar