BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan kota, meski menghadapi keterbatasan lahan dan anggaran. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/3/2026).
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program perangkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah di kelurahan dan kecamatan. Tujuannya, agar seluruh program perangkat daerah terintegrasi dan mendukung visi pembangunan Kota Pontianak.
Pontianak sebagai ibu kota provinsi memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan di Kalimantan Barat. Wali Kota menekankan tantangan keterbatasan wilayah yang hanya 118 km² serta kondisi geografis yang disatukan Sungai Kapuas dan Sungai Landak.
“Namun di sisi lain, kota ini menghadapi tantangan keterbatasan wilayah yang hanya seluas sekitar 118 kilometer persegi serta kondisi geografis yang disatukan Sungai Kapuas dan Sungai Landak,” katanya.
Meski terbatas, berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,80 dengan kategori sangat tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat 5,34 persen dengan tingkat kemiskinan sekitar 4 persen.
Baca Juga : PSKS Perkuat Penanganan Masalah Sosial di Pontianak
RKPD 2027 akan memprioritaskan penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan digitalisasi usaha. Sektor kuliner, seperti kafe, restoran, dan warung kopi, menjadi motor ekonomi kota karena menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran.
Selain ekonomi, perhatian juga diberikan pada lingkungan dan kualitas kota. Pengelolaan sampah, perluasan ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu menjadi program prioritas untuk mengatasi volume sampah lebih dari 370 ton per hari.
Di sektor pariwisata, pemerintah kota fokus pada pengembangan budaya dan kuliner, revitalisasi kawasan heritage, serta pengembangan waterfront Sungai Kapuas. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dianggap krusial, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer daerah yang memengaruhi kapasitas fiskal.
Baca Juga : Fraksi DPRD Pontianak Sepakat Lanjutkan Pembahasan Tiga Raperda
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menekankan perencanaan pembangunan harus partisipatif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD berfungsi dalam pembentukan peraturan, penganggaran, dan pengawasan sehingga forum ini menjadi momentum untuk memastikan program pembangunan mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang terukur, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci menjawab kompleksitas pembangunan kota,” tegas Bebby.
Forum ini diharapkan menghasilkan rumusan program inovatif yang adaptif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus memperkuat daya saing Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan.
“Melalui forum ini, kami harapkan lahir program yang mendorong Pontianak menjadi kota maju, nyaman, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.*
