BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Program/Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP/CSR) Tahun 2025 pada Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memastikan pelaksanaan CSR perusahaan dapat terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama di tengah tantangan terbatasnya anggaran pemerintah.
Dalam sambutannya, Sekda Harisson menegaskan bahwa optimalisasi CSR menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalbar. Ia mengingatkan bahwa daerah harus bersiap menghadapi pengurangan dana transfer pusat (APBD) sebesar Rp522 miliar pada tahun 2026.
“Di satu sisi infrastruktur kita masih hancur, begitu juga dengan IPM, pendidikan, kesehatan, dan banyak sektor lain yang membutuhkan dukungan anggaran. Karena itu, kami benar-benar mengoptimalkan tanggung jawab sosial dan bina lingkungan perusahaan,” ujarnya.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Perda Provinsi Kalbar Nomor 4 Tahun 2016 serta Pergub Nomor 56 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pengelolaan CSR wajib dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan sinergis.
Harisson menambahkan bahwa meskipun belanja pemerintah hanya berkontribusi sekitar 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunannya tetap akan berdampak signifikan bagi masyarakat. Untuk itu, CSR harus dirancang secara matang dan dipublikasikan secara transparan.
“Agar CSR benar-benar optimal dan efektif untuk pembangunan di Kalimantan Barat, kita harus memiliki perencanaan yang jelas melalui Musrenbang dan disosialisasikan kepada perusahaan,” tegasnya.
Baca Juga : Ria Norsan Usulkan 3 Program Strategis Infrastruktur di Kementrian PUPR
Sektor Prioritas Program CSR Tahun 2026
Melalui Rakor ini, sejumlah strategi disepakati sebagai fokus program CSR tahun 2026. Pelaksanaan CSR diharapkan selaras dengan prioritas RPJMD, mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, serta mendukung transformasi sosial dan ekonomi daerah. Sektor unggulan yang menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Sekda Harisson berharap seluruh masukan yang dihimpun dari Rakor dapat menyempurnakan mekanisme perencanaan, monitoring, pengawasan, dan pelaporan CSR sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa CSR memiliki nilai strategis bagi seluruh pihak. Bagi pemerintah daerah, CSR membantu mempercepat pencapaian target pembangunan.
Bagi masyarakat, CSR meningkatkan akses layanan dasar dan kualitas hidup. Sementara bagi perusahaan, CSR memperkuat reputasi, keberlanjutan usaha, serta hubungan harmonis dengan pemerintah dan masyarakat.
Dengan kolaborasi yang terarah dan terukur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimis pelaksanaan CSR dapat menjadi penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. *
Sumber :
MC Kalbar/InfoPublik.id
